PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melanjutkan kembali pembahasan dua rancangan undang-undang bermasalah, yaitu RUU Pemasyarakatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil, mengatakan Dewan akan meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan surat persetujuan pembahasan. “Pembahasan baru akan dimulai setelah surat dari Presiden keluar,” kata Nasir pada Selasa, 23 Juni lalu.

Pembahasan