MELALUI pesan WhatsApp, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Wuryanto mengabarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly bahwa RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana siap disahkan. Hari itu, Kamis, 24 November lalu, Bambang mendapat balasan agar pengesahan RKUHP ditunda.

“Pemerintah meminta untuk menahan pengesahan karena ingin melaporkan soal RKUHP kepada Presiden Joko Widodo,&rdqu