Atas Nama Pembangunan
Rencana besar pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam belasan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah ternyata mengundang pelanggaran hak asasi manusia. Konflik agraria seharusnya tak terjadi jika pemerintah tak menempatkan agenda ekonomi di atas hak dasar rakyat.
Tempo
Sabtu, 19 Desember 2020
OBSESI pemerintah menyulap Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia justru menjadi momok buat warga Desa Sigapiton. Alih-alih mendapat berkah, ratusan penduduk desa itu dipaksa angkat kaki dari tanah yang sudah turun-temurun mereka diami. Rakyat pun bergolak. Akibatnya, setahun terakhir, bentrokan warga dengan aparatur keamanan kerap meletus di desa yang berada di sisi timur Danau Toba tersebut.
Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupate...