PADA 1957, ketika Sukarno memerintahkan Suwiryo membentuk “Kabinet-Zaken” secara resmi dalam sebuah keputusan presiden, presiden pertama Indonesia itu mulai tak sabar dengan kabinet yang tujuh kali berganti sejak Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku. Puluhan tahun kemudian, istilah “kabinet zaken” muncul karena kita juga mulai tak sabar melihat perilaku politikus dalam pemerintahan yang memperlakukan negara seperti p