DALAM empat bulan terakhir, ada perkembangan menarik ketika Mahkamah Konstitusi Indonesia menerima petisi dengan mengizinkan para pemohon mengajukan permohonan peradilan kasus kejahatan hak asasi manusia di Myanmar. Hakim Mahkamah Konstitusi bersedia menerima permohonan untuk mengadili dan menghukum kejahatan sangat serius tertentu tanpa memandang lokasi kejahatan itu terjadi.

Petisi tersebut meminta peradilan untuk jenis kejahatan seperti