Sekitar 60 ribu lebih penduduk di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, hidup nyaman sepanjang tahun. Mereka tidak pernah merasakan krisis air seperti sejumlah daerah lainnya di Indonesia. “Masalah kekeringan di Kabupaten Buru Selatan kurang terasa seperti di daerah-daerah lain, juga tidak mengalami masalah kekurangan air, karena Kabupaten Buru Selatan airnya sangat melimpah,” kata Bupati Safitri Malik Soulisa. 

Kabupaten ini menjadi bagian dari provinsi Maluku. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG pada 2023, Maluku diguyur hujan sepanjang tahun selama 244 hari, atau posisi kedua setelah Sulawesi Utara dengan 256 hari.

Menghadapi kelimpahan ini, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berupaya melaksanakan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan melalui program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini, Safitri menjelaskan, dilaksanakan setiap tahun. “Nama kegiatannya adalah pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten,” ucapnya.

Kegiatan ini terbagi menjadi lima sub-kegiatan. Pertama diawali dengan menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM. Kemudian dilanjutkan dengan supervisi pembangunan, peningkatan, perluasan, perbaikan SPAM.

Setelah itu, barulah dilakukan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan. Kegiatan berikutnya dengan meningkatkan jaringan perpipaan dan terakhir membangun SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan pedesaan.

Melalui program ini, penduduk Buru Selatan telah merasakan manfaatnya. “Pada 2023, persentase akses air minum layak Kabupaten Buru Selatan berada di angka 85,21 persen,” kata perempuan yang belum lama ini menerima penghargaan The Top Women Leader Indonesia 2024.

Kendati demikian, Safitri tidak langsung puas dengan persentase yang dicapai. Ia ingin Pemerintah Buru Selatan terus berinovasi dalam pengelolaan air berkelanjutan, sehingga pemerataan akses air bersih bagi warga dapat mencapai 100 persen.

Bupati Kabupaten Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa

Ia juga menyadari krisis iklim dan ancaman El Nino tengah melanda Indonesia. Walaupun selama ini Buru Selatan tidak terdampak langsung bencana kekeringan, pemerintah tetap melakukan sosialisasi. 

Safitri memerintahkan jajarannya mengedukasi masyarakat secara konsisten untuk menjaga dan melestarikan hutan, mempertahankan pohon-pohon lindung, serta memperbanyak penanaman kembali.

Kelimpahan air, juga dapat membawa dampak negatif seperti banjir atau bencana air lainnya. Selama ini sumber air di kabupaten dengan luas wilayah 6.723 kilometer itu, berasal dari sumur bor, sumur galian atau pergi, air sungai, serta air PAM.

Sebab itu, Pemkab Buru Selatan mengantisipasi banjir melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang langsung terhubung ke sungai. “Juga program pengelolaan sumber daya air dengan kegiatannya berupa pembangunan tanggul sungai, penguatan tebing, pembangunan sea wall, dan pengaman pantai lainnya,” tutur Safitri.

Ia menyambut gembira Indonesia menjadi tuan rumah dalam The 10th World Water Forum yang berlangsung di Bali pada 19-22 Mei 2024. Safitri berharap kegiatan internasional ini memberi hasil positif dan berkelanjutan. “Semoga mendapat solusi atas persoalan air dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan yang secara langsung akan berdampak pada pengelolaan lingkungan,” kata dia.