Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III(Persero), Mohammad Abdul Ghani, mendampingi kunjungan kerja Menteri BUMN ErickThohir ke pabrik minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat, 6 Januari 2023. Kunjungan tersebut guna meninjau perkembangan pembangunan pabrik minyak makan merah yang tengah digarap oleh PTPN Group. 

Ada tiga pabrik dengan kapasitas 10 ton minyak goreng per hari, yakni di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Asahan. Jika pembangunan tahap pertama ini sukses, nantinya proyek minyak makan merah akan diimplementasikan ke pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia. 

“Pabrik ini merupakan pilot project yang teknologinya dikembangkan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS) sebagai salah satu anak usaha kami,”ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pabrik minyak makan merah ditargetkan akan beroperasi pada awal tahun ini. Percepatan pengoperasian tersebut guna merespons kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat.

“Minyak makan merah ini lebih sehat dan punya banyak manfaat," ujarnya.

Minyak makan merah ini merupakan produk turunan dari minyak kelapa sawit dan mengandung nutrisi fitonutrein (karoten dan vitamin E) serta asam lemak yang sangat baik. Komposisi asam lemak jenuh dalam minyak makan merah jauh lebih rendah dibanding minyak sawit merah dalam bentuk Virgin Palm Oil (VPO). Vitamin yang terkandung di dalamnya juga mampu menggantikan suplementasi pencegahan stunting. 

Erick berharap, pabrik ini dapat memecahkan permasalahan pasokan minyak goreng, menghadirkan minyak goreng yang terjangkau bagi rakyat, serta memberikan nilai tambah bagi petani sawit. Selain itu, menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi persoalan minyak goreng yang selama ini kerap terjadi, mulai dari harga yang melambung hingga ketersediaan produk. 

Turut hadir dalam kunjungan, antara lain Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeck Shah, Direktur PTPN II Irwan Perangin-Angin, Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) M. Edwin Syahputra Lubis, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.