Pemerintah gencar menggelar vaksinasi. Penerima vaksin berkembang dari masyarakat umum ke masyarakat adat dan kelompok rentan. Namun menggelar vaksinasi bagi masyarakat di lokasi terpencil, minim akses informasi, atau menyandang disabilitas bukan hal mudah.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengungkapkan tantangan vaksinasi terutama minimnya ketersediaan data yang terbarui dan terverifikasi. “Karena itu, kami menyerukan agar pemerintah menggunakan program vaksinasi Covid-19 untuk secara serius membenahi data kependudukan,” katanya.

Dalam diskusi Philanthropy Learning Forum secara daring pada Selasa 31 Agustus 2021, Hamid mengemukakan kesulitan mendapatkan data saat menggelar vaksinasi bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Untuk masyarakat adat, belum ada data resmi yang menyebut jumlah mereka. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan jumlahnya kisaran 40-70 juta jiwa.

Data penyandang disabilitas berbagai lembaga pemerintah juga berbeda-beda. Menurut Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD) Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas per 13 Januari 2021 mencapai 209.604 orang. Sedangkan Kementerian Kesehatan menargetkan jumlah penyandang disabilitas yang akan menerima vaksin mencapai 564 ribu orang. 

Kerancuan data ini menyulitkan koalisi masyarakat sipil yang mendorong penyelenggaraan vaksinasi bagi masyarakat rentan. Buyung Ridwan Tanjung, salah satu pendiri Organisasi Harapan Nusantara(OHANA), mengatakan data Dinas Sosial di daerah seringkali tidak valid. “Karena itu, kami  mengumpulkan data dari komunitas, yang secara langsung berinteraksi dengan penyandang disabilitas, orang per orang,” ujarnya.(*)