UNDANGAN rapat itu menyebar kepada pengurus dan staf sekretariat Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sejak pekan pertama Januari lalu. Surat tersebut muncul hampir sebulan setelah DKJ menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Surat yang diteken Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana tersebut mengagendakan pembahasan nasib 25 pegawai DKJ pada Senin, 17 Januari lalu.