SURAT edaran setebal tujuh halaman itu sejatinya hanya menegaskan prosedur penanganan kasus penyebaran ujaran kebencian (hate speech) yang telah diatur sejumlah undang-undang. Namun reaksi atas surat yang diteken Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 itu ibarat riak yang terus membesar jadi gelombang.

Hingga pekan lalu, sejumlah akademikus, pegiat hak asasi manusia, sampai advokat kebebasan berekspresi terus mempersoal