1/0

text

Sengkarut Lahan Sirkuit Mandalika

SEJUMLAH warga Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, masih bertahan di lahan yang diklaim miliknya di kawasan proyek pembangunan Sirkuit Mandalika. Reportase Tempo di lokasi pembangunan sirkuit, hampir seluruh warga sudah meninggalkan tempat tinggalnya. Namun sejumlah warga mengaku belum mendapatkan ganti rugi dan tak punya tempat tinggal.

6 Januari 2021


SIBAWAIH, warga Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, masih bertahan di lahan yang diklaim miliknya di kawasan proyek pembangunan Sirkuit Mandalika. Bersama keluarganya Sibawaih berharap ada penyelesaian dari perusahaan dan pemerintah terkait sengketa lahan miliknya tersebut. “Kami memilih bertahan di sini Sampai ada penyelesaian dari pemerintah”, ujar Sibawaih kepada Tempo.

Reportase Tempo di lokasi pembangunan sirkuit, hampir seluruh warga sudah meninggalkan kawasan proyek. Namun sejumlah warga mengaku belum mendapatkan ganti rugi dan tak punya tempat tinggal. Proses negosiasi ganti rugi lahan dengan pihak perusahaan masih berlangsung.

PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) membangun sirkuit MotoGP sejak Oktober 2019. Proyek ambisius ini berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pantai Kuta, Nusa Tenggara Barat.

KEK Mandalika ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek ini dilanjutkan Presiden Joko Widodo dan diresmikan pada Oktober 2017.

ITDC menargetkan lintasan untuk seri balapan Grand Prix sepeda motor di distrik Sports & Entertainment KEK Pariwisata The Mandalika ini rampung pada pertengahan 2021. Namun pembangunan sirkuit terkendala lantaran bersengketa lahan dengan beberapa warga. “Proses pemadatan tanah sudah berjalan 76 persen,” kata Corporate Secretary PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Miranti Nasti Rendranti, dalam keterangan tertulis pada Jumat, 2 Oktober lalu.

Miranti mempersilakan pihak-pihak yang merasa memiliki bukti kuat dalam mengklaim lahan agar memprosesnya di pengadilan. “Klaim-klaim dimaksud harus diselesaikan atau dibuktikan di dalam proses persidangan di pengadilan,” ucap Miranti.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti proyek ini. Komnas HAM mewanti-wanti pemerintah untuk menegakkan HAM dalam pembangunannya. Anam menuturkan pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo telah memicu banyak konflik tanah.

Sepanjang 2014-2019, misalnya, lebih dari 30 persen kasus yang diadukan ke Komnas HAM adalah konflik agraria. Komisi telah menerima 196 kasus agraria dalam kurun 2018-April 2019. “Tolong dilihat sejarah tanahnya. Apakah tanahnya terbebas dari problem hak asasi manusia, ataukah sejarah tanahnya yang penuh dengan catatan sejarah lukanya hak asasi manusia,” kata Anam.

Simak video lengkapnya.

2021-04-19 01:27:16


1/0


Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.