Ombudsman Republik Indonesia memutuskan turun tangan dalam polemik impor beras pada Maret lalu. Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan pengumuman pemerintah tentang rencana impor 1 juta ton beras telah memicu keresahan publik, terutama petani, karena dilakukan pada masa panen raya. Melalui mekanisme deteksi dini, Ombudsman menyatakan impor beras belum diperlukan sampai Mei 2021. Ombudsman juga menemukan ada potensi maladministrasi dalam pengambilan kebijakan impor beras. Menurut Najih, Ombudsman sudah meningkatkan perannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selain menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, Ombudsman bakal terus meningkatkan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga negara. Kepengurusan baru Ombudsman bakal berfokus pada isu pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Najih menilai kewenangan Ombudsman perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.

Rencana impor beras menuai kontroversi. Dipicu silang pendapat antar-pejabat pemerintah, simpang-siur informasi telah menyebabkan jebloknya harga gabah petani pada masa panen.

Silang sengkarut antara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso soal rencana impor beras dipicu oleh tak jelasnya kebijakan politik soal pangan. Kita perlu Badan Pangan Nasional.

Pemerintah meneken nota kesepahaman impor beras dengan Thailand pada awal Maret lalu. Ditengarai ada peran pengusaha Thailand asal Indonesia.

Petani di sejumlah daerah menatap musim panen pertama 2021 dengan gambaran kelam. Terimpit anjloknya harga gabah dan seretnya penyerapan Badan Urusan Logistik.

Pemerintah berencana mengimpor beras di tengah panen raya. Persoalan serupa pernah terjadi pada 1981 ketika pemerintah tetap mengimpor beras di tengah swasembada.