Dewan Perwakilan Rakyat batal membahas dan mengesahkan RUU TPKS. Berdalih sedang reses dan ada kesalahan prosedural.

Nasib Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kian menggantung. Ikut dipengaruhi aturan Menteri Pendidikan.

RANCANGAN Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual kembali masuk program legislasi nasional prioritas pada 23 Maret lalu. Ini merupakan buah kerja keras para pegiat perempuan yang tak kenal lelah mewujudkan aturan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan seksual. Namun perjuangan masih jauh dari selesai. Sejak diusulkan pertama kali oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 2012, rancangan aturan itu tak kunjung disahkan. Sempat masuk program legislasi nasional pada 2016, RUU ini terpental tahun lalu. Para pegiat perempuan menempuh jalan berliku untuk meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah agar rancangan aturan tersebut segera dibahas dan disahkan. 

Sejumlah naskah Undang-Undang Cipta Kerja muncul setelah disahkan. Berbagai perbedaan muncul dalam setiap draf, beberapa di antaranya terkait dengan substansi. Fraksi Golkar ngotot mempertahankan kluster perpajakan, yang muncul belakangan. Dituding tak pernah diputuskan bersama.

DPR menunda lagi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Nasib perempuan dan korban kekerasan seksual dikhawatirkan kian terancam.