KUHP Ini Merusak Reputasi Indonesia
Direktur Asia Human Rights Watch Elaine Pearson menilai KUHP baru kemunduran demokrasi. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Hiariej mengatakan kritik itu tak berdasar.
arsip tempo : 171358191711.
MESKI ditolak dari segala penjuru dan mendapat sorotan buruk dunia internasional, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya tetap mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Selasa, 6 Desember lalu. Anggota DPR mengklaim rancangan undang-undang itu telah melalui sosialisasi dan mendapat masukan masyarakat.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej tak kalah gembira setelah KUHP disahkan. Ia
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
