Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tolak RUU Perkoperasian

BERSAMA ini, kami, gerakan koperasi credit union di Kalimantan, mewakili 56 koperasi dengan jumlah anggota 1.188.116 orang dan total kekayaan Rp 15,3 triliun, menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan di parlemen dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda pembahasan sebelum membawanya ke rapat paripurna.

i Surat - MBM
Surat - MBM

Poin keberatan kami:

1. Penghapusan organisasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai wadah tunggal dalam (pasal 130). Sebab, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk bebas berserikat dan berkumpul seperti dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Kami juga menolak kewajiban membayar iuran untuk Dekopin (pasal 82) serta penggunaan dana dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dekopin.

2. Penghapusan berbagai bentuk potensi terjadinya birokratisasi dalam proses pendirian koperasi (pasal 11) serta intervensi terhadap hal-hal teknis urusan rumah tangga koperasi dalam hal perencanaan kerja koperasi (pasal 77, 78, 79, dan 80) sampai persoalan alokasi sisa hasil usaha (pasal 87) yang sebetulnya sudah menjadi urusan koperasi sendiri.

3. Soal pendirian koperasi (pasal 10), jumlah pendiri sebaiknya tetap 20 orang, bukan sembilan orang.

4. Draf pasal 122 tentang penyisihan laba badan usaha milik negara atau daerah untuk koperasi adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap koperasi.

5. Gerakan koperasi credit union nyata adanya di Indonesia dan di seluruh dunia. Karena itu, seharusnya ihwal gerakan ini ada dalam RUU Perkoperasian.

6. Penempatan posisi koperasi secara inferior di bawah peranan bank-bank konvensional untuk penyaluran akses kredit (pasal 123) adalah salah satu bentuk pelemahan kekuatan keswadayaan masyarakat yang menjadi kekuatan utama bagi tumbuh-kembangnya koperasi.

 

Edi Petebang

Pontianak

 


 

Soal SOP DayTrans


PADA 18 Agustus 2019, saya menumpang DayTrans dari Cihampelas, Bandung, ke Kuningan, Jakarta Selatan. Sebetulnya saya memesan mobil shuttle seperti yang biasa saya lakukan. Tapi pada hari itu hanya bus yang tersedia. Jadilah saya memesan dua tiket bus.

161813855953

Bus berangkat tepat waktu, pukul 18.00. Tidak ada masalah sama sekali. Masalah baru muncul saat sopir memutuskan berhenti di rest area dua kali. Yang pertama berdurasi sekitar 30 menit, sementara yang kedua hampir satu jam. Bus baru bergerak dari rest area kedua pada pukul 00.02.

Akibatnya, jadwal tiba molor terlalu lama. Saya terus memantau dari Maps bahwa perkiraan tiba sekitar pukul 22.00 dengan memperhitungkan kemacetan yang terjadi di beberapa titik, bahkan bisa lebih cepat karena makin malam kemacetan makin banyak berkurang.

Hal ini tidak pernah saya alami ketika bepergian menggunakan mobil shuttle. Jika perkiraan waktu tiba meleset, sopir mobil tidak segan meminta maaf dan menjelaskan kondisinya. Saya jadi bertanya-tanya, apakah standard operating procedure mobil shuttle dan bus DayTrans berbeda? 

Keluhan ini sudah saya sampaikan kepada layanan pelanggan resmi, tapi tidak ada respons lanjutan hingga sekarang. Seba­gai pelanggan DayTrans, saya berharap manajemen bisa mem­perbaiki SOP.

 

Maria Dini

Jakarta Selatan

 


 

Bijak di Media Sosial

DALAM sebuah perbincangan grup WhatsApp, seorang ibu meneruskan video berisi anak di bawah umur yang diduga korban pemerkosaan. Niat si ibu menyebarkan video itu adalah mengingatkan orang lain agar lebih waspada terhadap predator anak. Tapi mengingatkan orang lain dengan meneruskan video yang memuat wajah korban tanpa disensor sangat keliru.

Menyebarkan rekaman itu sama saja membuat korban—jika benar ia korban pemerkosaan—bertambah menjadi korban dengan mendapat stigma dari orang lain sebagai korban pemerkosaan. Apalagi jika narasi dalam video itu keliru, dibuat dengan iseng belaka. Stigma terhadap anak tersebut akan menancap sebagai korban pemerkosaan pula.

Bijaklah memakai media sosial. Jangan asal sebar. Pikirkan dampaknya. Timbang manfaat dan mudaratnya. Niat baik belum tentu menjadi baik jika kita menyebar konten yang belum terverifikasi kebenarannya.

 

R. Djingga

Bogor, Jawa Barat

 


 

RALAT

DALAM wawancara dengan Presiden Joko Widodo di rubrik Laporan Utama majalah Tempo edisi 26 Agustus-1 September 2019 terdapat sedikit kesalahan. Pada jawaban atas pertanyaan “Keterlibatan masyarakat seperti apa?” di kolom kedua halaman 43 tertulis kata “visible”. Kata yang benar “feasible”.

Pada rubrik Kesehatan majalah Tempo edisi 26 Agustus-1 September 2019 terdapat kesalahan. Pada artikel “Dalam Bayangan Gangguan Kehamilan” di halaman 49 tertulis bahwa penelitian preeklamsia oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan Peby Maulina Lestari dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr M. Djamil dan Rumah Sakit Hermina di Padang. Tempat penelitian yang benar Rumah Sakit Muhammad Hoesin dan Rumah Sakit Hermina di Palembang.

Kami mohon maaf atas kekeliruan tersebut.


Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=161813855953



Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.