Siasat Baru Amien Rais - Opini - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text
i

SUDAH 90 juta suara pemilih dalam pemilu legislatif 5 April lalu yang selesai dihitung. Jika dari 148 juta pemilih diasumsikan ada 80 persen suara yang sah, berarti tinggal sekitar 30 juta suara yang belum selesai dihitung. Perubahan masih mungkin terjadi, tapi agaknya tidak akan secara drastis mengubah peta perolehan suara di "papan atas". Partai Golkar dan PDI Perjuangan kelihatan semakin mantap untuk berebut tempat teratas dengan suara sekitar 20 persen. "Papan tengah" kelihatannya juga masih akan tetap dihuni oleh lima partai yang sampai kini merebut suara 6 sampai 13 persen. Sedangkan 17 partai yang lain, dengan total suara sekitar 18 persen, agaknya terancam tidak lolos electoral threshold untuk ikut pemilu lima tahun mendatang.

Hasil ini menunjukkan tidak ada satu pun kekuatan politik yang dominan. Suara pemilih terpecah-pecah sedemikian hingga perolehan suara tiap partai menyusut atau tidak melewati perolehan partai yang sama pada Pemilu 1999. Partai Golkar mendapat suara yang hampir menyamai perolehan suara tahun 1999. Perolehan suara PDI Perjuangan malah menurun lebih dari sepuluh persen dibandingkan dengan lima tahun lalu. Di deretan pendatang baru, praktis hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang mendapat suara yang cukup untuk memunculkan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 5 Juli yang akan datang.

Partai yang memenuhi syarat memunculkan pasangan calon pemimpin negeri adalah partai atau gabungan partai yang mendapat tiga persen kursi DPR atau lima persen jumlah suara pemilih. Dengan asumsi tidak ada perubahan radikal sampai akhir penghitungan suara, ada tujuh partai yang boleh menampilkan pasangan calon pemimpin negeri. Jumlah itu masih mungkin ditambah dua atau tiga pasangan calon dari partai-partai kecil yang berhimpun. Paling banyak akan ada sepuluh calon pasangan yang bakal dipilih langsung oleh rakyat.


Dengan kondisi begitu, sangatlah wajar jika para kandidat presiden dan wakil presiden mulai sekarang sama-sama menjajaki peluang untuk bergandeng tangan dalam koalisi. Untuk memenangi kursi kepresidenan, harus dibentuk koalisi yang membuat jumlah total suara lebih dari 50 persen. Kalau pasangan itu mau menang langsung pada putaran pertama, jumlah 50 persen suara itu masih harus ditambah dengan syarat yang cukup berat. Setidak-tidaknya pasangan pemimpin tadi harus mengumpulkan 20 persen suara di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Andaikata perolehan itu tak tercapai, pasangan yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua akan dipilih kembali pada 20 September mendatang.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTE6NTE6MzUiXQ

Perjalanan menuju RI-1 dan RI-2 itu akan dimulai dengan pendaftaran pasangan calon pada 1-7 Mei nanti, sekitar dua pekan lagi. Maka tidaklah mengherankan jika lobi dan rapat semakin gencar dilakukan. Dalam urusan begini, haruslah diakui bahwa Amien Rais punya pengalaman yang meyakinkan. Dia pernah menjadi kingmaker dengan Poros Tengah, gabungan partai berbasis Islam, yang mengusung Abdurrahman Wahid ke kursi presiden, dan menyisihkan Megawati, yang partainya meraih suara terbanyak dalam Pemilu 1999.

Kali ini Amien kembali menyita perhatian dengan Forum Bersama untuk Menyelamatkan Bangsa yang melibatkan Abdurrahman Wahid dan Hidayat Nur Wahid. Bisa diduga, inilah siasat baru Amien Rais untuk menggapai kursi presiden. Siasat baru ini memang harus dilakukannya karena perolehan suara partainya, Partai Amanat Nasional, ternyata belum sampai tujuh persen. Bila suara Partai Amanat Nasional digabungkan dengan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa, itu pun masih sekitar 25 persen. Jumlah ini sudah termasuk suara Partai Kebangkitan Bangsa?partai kalangan nahdliyin yang masih sangat mungkin memilih calon selain Amien.

Siasat begini lumrah saja jika Amien ingin menyaingi calon lain yang agaknya bakal populer: Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun suara Partai Demokrat kecil, dalam pemilihan secara langsung, sangat beralasan jika SBY sangat mungkin mendapat suara dari pemilih partai yang lain. Apalagi kalau benar bahwa SBY bakal berpasangan dengan Jusuf Kalla, menteri dan pengusaha yang punya basis dukungan kuat di Indonesia timur.

Koalisi adalah barang halal. Tapi koalisi yang sekadar untuk merebut kursi presiden, tanpa mempedulikan siapa yang diajak bergabung dalam koalisi itu, jelas membahayakan demokrasi. Seharusnya koalisi dilakukan antarpartai yang menginginkan pembaruan dan menolak partai yang masih beraroma status quo. Koalisi kaum pembaru ini jauh lebih bermakna untuk mengembangkan demokrasi ketimbang koalisi berdasarkan basis Islam atau basis nasionalis semata. Mereka yang menolak pembaruan, sesuatu yang sungguh dinanti rakyat banyak, bersiaplah untuk tidak dipilih rakyat dan segera masuk sumur sejarah.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 11:51:36


Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB