maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Netralitas Politik Aparat Negara dalam Pemilu 2024

Marak intimidasi kepala daerah dan kepala desa agar mendukung Prabowo-Gibran. Netralitas politik aparat negara dipertanyakan.

arsip tempo : 171834294059.

Main Aparat Menjelang Pemilu. tempo : 171834294059.

APARAT hukum yang tidak netral dengan menggalang dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Umum 2024 makin terbuka. Intimidasi kepada kepala daerah dan kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi.

Kejadian terbaru terlihat dalam Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19 November 2023. Ribuan kepala desa beserta perangkatnya dari delapan organisasi memberikan pernyataan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran. Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, hadir dalam acara yang digelar secara besar-besaran tersebut.

Para kepala desa dan perangkatnya, sebagian berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, datang karena dikerahkan polisi. Aparat hukum mengancam mereka yang menolak dengan tuduhan menyelewengkan dana desa. Seorang kepala desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, bahkan dipanggil polisi karena mendukung calon presiden lain. Khawatir menjadi tersangka, ia mengalihkan dukungan kepada Prabowo-Gibran. 

Dana desa memang instrumen efektif untuk menggaet dan menekan kepala desa. Sepanjang 2023, pemerintah mengalokasikan Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Selama 2015-2021, tak kurang dari Rp 433,8 miliar dana desa dikorupsi. Sebanyak 729 kepala desa dan perangkatnya menjadi tersangka penyelewengan itu.

Tak hanya dilakukan oleh polisi, indikasi intimidasi juga dilakukan aparat kejaksaan. Seorang kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah mendapat tekanan dari jaksa agar tak mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Di pusat, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani juga diketahui meminta Badan Pengawas Pemilu mengusut acara calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa di Sumatera Utara yang menampilkan baliho pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Intimidasi polisi dan jaksa banyak terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena dua provinsi tersebut merupakan basis suara PDI Perjuangan, partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tim pemenangan Prabowo-Gibran tentu ingin menggerus perolehan suara kompetitor mereka di dua provinsi tersebut.

Pelbagai posisi penting di Jawa Tengah kini diisi mereka yang mempunyai kedekatan dengan Jokowi atau petinggi partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Misalnya penjabat Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Nana Sudjana. Pada 2010, ia adalah Kepala Kepolisian Kota Besar Surakarta, kota asal Jokowi dan Gibran. Begitu juga Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Resor Surakarta. Adapun Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Widi Prasetijono adalah mantan ajudan Jokowi.

Begitu juga dengan Jawa Timur. Presiden Jokowi menempatkan mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Inspektur Jenderal Iman Sugianto, sebagai Kepala Polda Jawa Timur sebulan setelah Partai Demokrat menyatakan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran pada Oktober lalu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga pensiun bulan ini. Posisinya bakal diisi penjabat pilihan Jakarta. 

Pelbagai intimidasi tersebut adalah buah rasa tak percaya diri Jokowi terhadap kemampuan Prabowo-Gibran memenangi Pemilu 2024. Melihat sejumlah kejadian intimidasi di pelbagai daerah itu, sulit diharapkan pemilu berlangsung jujur dan adil. Seperti diperkirakan sebelumnya, Jokowi kian tergoda memakai kekuasaan untuk memenangkan anaknya agar bisa terus berkuasa.

Semua yang dilakukan Jokowi dan orang sekelilingnya makin menegaskan ihwal gagalnya tesis “orang baik”—yang pernah menjadi predikat Jokowi pada Pemilu 2014—dalam mengemban amanat demokrasi. Di tangan pemimpin yang “gagal baik”, Pemilu 2024 tampaknya akan menjadi pemilu yang paling buruk sepanjang sejarah Reformasi.

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Main Aparat Menjelang Pemilu"

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 9 Juni 2024

  • 2 Juni 2024

  • 26 Mei 2024

  • 19 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan