maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Monopoli Koalisi Politik Akibat Presidential Threshold

Presidential threshold biang konflik penetapan calon presiden dan wakilnya. Publik tak punya banyak pilihan calon pemimpin.

arsip tempo : 171872117093.

Palang Pintu Ambang Batas. tempo : 171872117093.

TIAP menjelang pemilihan umum, partai yang tak bisa mengusung kandidat meratapi ambang batas pencalonan presiden atau presidential thres­hold. Mereka sulit memajukan calon sendiri karena harus membentuk koalisi agar memenuhi syarat memiliki 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara secara nasional.

Kegaduhan setelah Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Is­kandar sebagai calon presiden dan wakilnya mungkin tak terjadi jika syarat ambang batas pencalonan presiden tak ada. Berkoalisi atau tidak, setiap partai peserta pemilihan umum bisa mengusung calonnya sendiri. Partai Demokrat pun tak perlu uring-uringan setelah Anies berpaling kepada Muhaimin. Tak perlu pula ada yang merasa diberi harapan palsu akan digandeng sebagai calon wakil presiden. 

Jika tak ada ambang batas pencalonan presiden, Demokrat bisa mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, se­bagai calon presiden sejak awal. Partai Per­satuan Pembangunan bisa langsung memajukan Sandiaga Uno. Golkar tinggal mendaftarkan Airlangga Hartarto. Gerindra tak perlu menunggu partai lain mendekat agar Prabowo Subianto bisa dicalonkan. Dengan adanya ambang batas, gerak partai menjadi terbatas.

Dengan syarat itu, Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan hanya punya pilihan berlabuh ke koalisi Gerindra atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Meski demikian, belum tentu Prabowo atau Ganjar Pranowo mau menggamit Agus sebagai calon wakil presiden. Menjajaki peluang maju dengan Sandiaga dari PPP pun Demokrat membutuhkan partai lain untuk menggenapi syarat pencalonan. Partai Keadilan Sejahtera yang hendak ditarik belum tentu bersedia. 

Situasi yang sama dihadapi partai kecil dan medioker lain. Manuver mereka selalu terkunci syarat pencalonan presiden. Bergabung dengan salah satu koalisi pada akhirnya sekadar menggenapi syarat bisa ikut mengusung calon presiden. Sudah jamak terdengar: partai kecil meminta “mentahan” sebagai imbalan menggenapi suara koalisi. Dengan kata lain: politik transaksional. 

Anehnya, meski tahu ambang batas pencalonan presiden hanya meng­un­tungkan partai besar, partai kecil dan medioker setuju tiap kali aturan ini dibahas DPR. Memang ada satu-dua politikus yang menentang syarat tersebut. Tapi, pada saat Undang-Undang Pe­milihan Umum disahkan, semua kompak setuju. Tak ada gerakan serius untuk mengubah syarat tersebut. Kini mereka kembali merasakan sendiri akibatnya.

Bagi masyarakat, ambang batas pencalonan presiden me­nutup munculnya calon-calon alternatif. Para juragan politik memaksakan segelintir figur untuk dipilih. Tolok ukurnya adalah survei elektabilitas. Padahal, tanpa kesediaan lembaga survei untuk membuka informasi penyandang dana riset mereka, independensi survei selalu bisa dipertanyakan.

Harapan untuk mengembalikan ke­dau­latan rakyat tinggal di tangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi yang diajukan Partai Buruh sedang disidangkan. Jika menganggap hak konstitusional ma­sya­­rakat sebagai prioritas, semestinya hakim Mahkamah Konstitusi mengoreksi aturan ambang batas ini. Toh, konstitusi juga hanya menyatakan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Kalangan yang lebih progresif berpendapat pasal konstitusi ini pun seharusnya tak ada karena menutup pintu bagi calon non-partai. 


Baca liputannya:


Lagi pula, dengan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden serentak, mematok jumlah kursi atau suara pada pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan pada pemilu berikutnya sungguh tak masuk akal. Alasan bahwa syarat tersebut di­bu­tuh­kan agar pemerintahan terpilih stabil juga mengada-ada. Negara kita menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

Namun Mahkamah Konstitusi sukar diandalkan. Lebih dari 30 kali aturan ambang batas ini digugat, para hakim konstitusi berkukuh tak mau mengoreksinya. Hari-hari ini politik yang berpihak kepada publik memang cuma angan-angan

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Palang Pintu Ambang Batas"

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 16 Juni 2024

  • 9 Juni 2024

  • 2 Juni 2024

  • 26 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan