text

Mengapa Ibu Kota Baru Layak Ditolak

Pemerintah dan DPR memindahkan ibu kota negara lewat keputusan yang minim partisipasi publik. Mengancam lingkungan dan anggaran negara.

Tempo

Edisi : 22 Januari 2022

Mengapa Ibu Kota Baru Layak Ditolak — Gambar desain ibu kota baru negara. Foto: ANTARA/Paparan Kementerian PUPR

Pemerintah dan DPR sepakat ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan. .
Keputusannya melalui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara sistem kebut semalam dan minim partisipasi publik.
Mengancam lingkungan dan anggaran negara. .

ADA banyak alasan mengapa proyek pemindahan ibu kota negara patut ditolak.
Karena itu, gugatan terhadap keputusan pemerintah Joko Widodo yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut perlu diajukan untuk mencegah kerusakan yang bakal terjadi.

Keputusan pemindahan jelas tidak memenuhi praktik bernegara yang baik. Penyusunan undang-undang untuk landasan hukum proyek dilakukan ugal-ugalan. Jelas sekali pemerintah dan DPR mengabaikan asas pe

...

Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/_Bulan

✔

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

✔

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

✔

Podcast, video dokumenter dan newsletter

✔

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login

Reporter Tempo

Joko Widodo Ibu Kota Baru Deforestasi Pemindahan Ibu Kota Negara RUU IKN

Jangan Lewatkan

Laporan Utama

Pasak Kunci di Mangkupadi

Pemerintah menyokong penuh Boy Thohir memimpin pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kalimantan Utara. Intrik investasi pembangkit raksasa.

Laporan Utama

Anasir Kayan yang Rawan

Di balik rencana pembangunan PLTA Kayan yang belum jelas, dampak proyek mulai dirasakan masyarakat. Risiko lebih besar mengancam penghuni Sungai Kayan.

Laporan Utama

Kami yang Mengajukan, Bukan Ditunjuk

Buka-bukaan Boy Thohir soal keterlibatannya mengembangkan proyek KIHI di Kalimantan Utara.

Nasional

Balik Badan Satelit 123

Hasil audit BPKP menjadi dasar bagi pemerintah membuka dugaan korupsi pengadaan satelit orbit 123 derajat Bujur Timur. Ada opsi tak memenuhi putusan arbitrase.

Nasional

Monumen Upacara Terakhir Presiden

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) berjalan kilat dan minim partisipasi publik. Investor asing menanti payung hukum ibu kota baru.

Hukum

Perdagangan Anak di Teras Jakarta

Seorang pengusaha hiburan di Jakarta menjadi dalang perdagangan anak dari Jambi. Belum seluruhnya terungkap.

Hukum

Saya Beri Mereka Uang

Polisi menangkap pengusaha hiburan di Jakarta karena memimpin komplotan perdagangan anak di Jambi. Berdalih bisnis bangkrut karena pandemi.

Hukum

Anak-anak di Pub Maumere

Kasus perdagangan anak dan perempuan marak di masa pandemi Covid-19. Tergiur iming-iming uang dan pekerjaan formal.

Hukum

Dunia Gelap di Kebun Sawit

Seorang kakek di Sumatera Utara pelaku pemerkosaan terhadap seorang anak meninggal ketika kasusnya tengah diusut. Ada uang damai.

Internasional

Manuver Tuan Hun Sen

Kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar memicu kontroversi. Menyiapkan legasi sebelum mundur sebagai penguasa Kamboja?

Internasional

Selusin Dakwaan untuk Suu Kyi

Aung San Suu Kyi menghadapi sekitar selusin dakwaan, termasuk korupsi. Tak lagi menjadi simbol perlawanan rakyat Myanmar.

Wawancara

Kita Bisa Saling Belajar Demokrasi

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutip satu studi yang menyebut demokrasi di banyak negara mundur, termasuk Indonesia. Juga soal sikap ASEAN terhadap Myanmar.

Lingkungan

Perut Kerinci Tersingkap Perambah

Perambahan hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat meluas hingga ke lereng Gunung Kerinci. Kemitraan konservasi dengan masyarakat sekitar dapat mengatasinya.

Kesehatan

Agar Tak Cenat-cenut di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 merenggut nyawa puluhan dokter gigi dan menginfeksi ratusan lainnya. Kesehatan gigi dan mulut masyarakat juga terdampak.

Olahraga

Yang Pergi dan Bertahan di Cipayung

Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia melakukan promosi dan degradasi pemain pemusatan latihan nasional di Cipayung. Dua pasang ganda campuran dipulangkan.

Seni

Sebuah Kontroversi Menjelang Pameran ‘Revolusi!’

Sejarawan Bonnie Triyana dan Rijksmuseum dilaporkan ke polisi di Belanda. Kenapa?

Seni

Bersiap: Kata Indonesia, Istilah Belanda

Kontroversi istilah periode "Bersiap" sebagai periode kekerasan dalam masa perang kemerdekaan Indonesia. Topik amat peka untuk komunitas Indo-Belanda.

Teater

Taman dan Sebuah Konflik

Iwan Burnani Toni, eks anggota Bengkel Teater Rendra, menampilkan pertunjukan yang ia sebut teater-film. Menafsir ulang naskah Iwan Simatupang, Petang di Taman.

Selingan

Seni Rupa dan 'Wild Wild West' NFT

Fenomena Ghozali Everyday membuka lagi pembahasan tentang karya seni di pasar NFT. Seberapa menguntungkan?

Selingan

Mereka Kolektor Karya Digital

Kolektor karya seni rupa mulai melirik aset digital non-fungible token atau NFT. Punya fungsi estetika dan investasi.

Selingan

Menyiapkan Pajak Khusus NFT

Ketentuan pajak tetap berlaku bagi aset digital NFT. Metode pelaporan pajaknya juga sama self-assessment.

Obituari

Dunia Dalam Wagiono

Mantan rektor IKJ ini meninggalkan animasi dan gambar berkelas, jauh di atas selera pasar yang dihidupkannya melalui organisasi profesi.

Pokok dan Tokoh

Sehat Bersama Anak

Aktris Nana Mirdad terbiasa menjalani gaya hidup sehat bersama keluarganya. Menularkannya kepada anak.

Pokok dan Tokoh

Jam Tidur

Sejak awal tahun ini, Triawan Munaf menjalani resolusinya membiasakan diri tidur sebelum pukul 23.00. Apa dampaknya?

Nasional

KPK Tangkap Hakim Pengadilan Surabaya

Rangkuman berita sepekan.

Internasional

Kembalinya Keluarga Marcos

Komisi Pemilihan Umum Filipina menolak petisi yang ditujukan guna memblokir Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Kandidat Presiden Filipina terkuat.