Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Mengapa Ibu Kota Baru Layak Ditolak

Pemerintah dan DPR memindahkan ibu kota negara lewat keputusan yang minim partisipasi publik. Mengancam lingkungan dan anggaran negara.

i Mengapa Ibu Kota Baru Layak Ditolak
Gambar desain ibu kota baru negara. Foto: ANTARA/Paparan Kementerian PUPR
  • Pemerintah dan DPR sepakat ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan. .
  • Keputusannya melalui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara sistem kebut semalam dan minim partisipasi publik.
  • Mengancam lingkungan dan anggaran negara. .

ADA banyak alasan mengapa proyek pemindahan ibu kota negara patut ditolak.
Karena itu, gugatan terhadap keputusan pemerintah Joko Widodo yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut perlu diajukan untuk mencegah kerusakan yang bakal terjadi.

Keputusan pemindahan jelas tidak memenuhi praktik bernegara yang baik. Penyusunan undang-undang untuk landasan hukum proyek dilakukan ugal-ugalan. Jelas sekali pemerintah dan DPR mengabaikan asas pe

...

Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/Bulan

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

Podcast, video dokumenter dan newsletter

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login


Reporter Tempo


Joko Widodo Ibu Kota Baru Deforestasi Pemindahan Ibu Kota Negara RUU IKN

Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.