Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Dilema Pelesiran di Masa Pandemi

Di tengah pandemi, pemerintah mengizinkan pertunjukan musik dan acara olahraga kembali digelar. Tak konsisten dengan pelarangan mudik.

i Dilema Pelesiran di Masa Pandemi
Dilema Pelesiran di Masa Pandemi

PEMERINTAH harus cermat menghitung dampak pembukaan kembali bisnis pariwisata terhadap pandemi Covid-19. Meski penting untuk menggerakkan kembali ekonomi yang terpuruk di sejumlah daerah tujuan wisata, tanpa kalkulasi yang hati-hati dan berbasis data, pembukaan sektor ini bisa memicu lonjakan angka penularan virus corona.

Pertengahan Maret lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengumumkan pariwisata Bali akan dibuka lagi bagi wisatawan asing pada Juni-Juli nanti. Bersamaan dengan itu, pertunjukan musik dan acara olahraga di seluruh negeri juga bakal mulai diselenggarakan secara bertahap. Beberapa event olahraga bahkan sudah mulai dihelat. Buat pelaku bisnis pariwisata, ini jelas berita baik.

Tak bisa dimungkiri, kebijakan pelonggaran ini penting agar ekonomi di daerah yang mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata kembali bergeliat. Banyak usaha kecil dan menengah sudah berdarah-darah akibat arus wisatawan yang seret. Apalagi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian sekitar 4 persen dengan multiplier effect yang ditimbulkan mencapai 9 persen.


Namun ada kekeliruan mendasar dalam pilihan teknis kebijakan pelonggaran itu. Pertama, pembukaan kembali bisnis pariwisata sebaiknya tak dilakukan untuk sektor yang mengundang kerumunan massa. Langkah pemerintah mengizinkan konser musik dan pertunjukan hiburan, misalnya, perlu ditinjau ulang. Kebijakan itu jelas kontradiktif dengan keputusan pemerintah melarang mudik pada Lebaran nanti. Dua kebijakan yang bertolak belakang bisa membuat publik menyimpulkan tidak ada koordinasi di antara para pengambil kebijakan.

162076312048

Pemerintah juga harus memastikan mitigasi risiko jika pembukaan pariwisata memicu kenaikan jumlah kasus Covid-19. Karena itu, kesiapsiagaan sarana kesehatan di tiap daerah wisata harus diutamakan meski tak boleh memicu paranoia. Kemampuan sistem kesehatan dalam melacak orang yang diduga tertular Covid-19 harus ditingkatkan dengan cepat. Tanpa kapasitas tes dan pelacakan yang memadai, pengambil kebijakan tak bisa memutuskan dengan akurat kapan harus menarik rem atau menginjak gas.

Walhasil, sektor perhotelan dan pusat wisata di tempat terbuka relatif lebih aman untuk dibuka lebih dulu. Tentu pemerintah harus memastikan sektor usaha tersebut mematuhi protokol CHSE atau cleanliness, health, safety and environmental sustainability (kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan). Mekanisme sanksi jika ada pelanggaran juga perlu disiapkan.

Penting diingat: sampai sekarang kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Meski sudah bergulir, keberlanjutan program vaksinasi masih amat bergantung pada ketersediaan suplai vaksin. Karena itu, dalam situasi yang penuh ketakpastian, membuka pintu bagi wisatawan asing masih berisiko. Terlebih efektivitas pemeriksaan dan penanganan kasus corona di bandar udara dan pelabuhan belum teruji.

Dalam situasi sekarang, menyasar kunjungan turis domestik adalah opsi yang lebih realistis. Jika Bali, misalnya, bisa menggaet 75 persen turis lokal yang suka melancong ke luar negeri, itu sudah lebih dari cukup untuk menggairahkan ekonomi di sana. Pada 2019, jumlah mereka mencapai 11,69 juta orang dengan total belanja mencapai US$ 11,32 miliar atau sekitar Rp 165 triliun. Itu saja sudah setara dengan 91 persen pendapatan Bali dari turis mancanegara.

Di tengah pandemi, kesehatan dan ekonomi harus berjalan seiring. Gagal mengelola salah satu bisa membawa malapetaka untuk orang banyak.


Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=162076312048


Covid-19 Bisnis Pariwisata

Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.