Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Setelah Tragedi Kosambi

Pengawasan yang lemah memicu tragedi kebakaran Kosambi. Regulasi keselamatan kerja perlu diperbarui.

i

Ledakan gudang pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang, pekan lalu lagi-lagi menunjukkan ciri khas kita saat terjadi malapetaka. Setelah bencana, aparat sigap melakukan razia dan penyitaan. Tentu saja terlambat. Semestinya pengawasan dilakukan sebelum bencana. Tragedi ini seharusnya tak berujung hanya pada pengadilan atau sanksi bagi karyawan dan pejabat perusahaan, tapi juga bagi para petugas pengawas di pemerintahan.

Ledakan Kosambi sungguh tak bisa dibilang kecelakaan kecil. Kebakaran gudang PT Panca Buana Cahaya Sukses ini mengakibatkan 48 orang tewas dan 43 lainnya mengalami luka bakar. Banyak korban merupakan anak yang umurnya belum cukup untuk menjadi pekerja. Dari sisi jumlah korban, angka itu sudah bisa dibilang "berkelas internasional". Ledakan pabrik petasan di Meksiko akhir tahun lalu, misalnya, menelan korban jiwa 42 orang.

Tragedi ini tak terjadi bila aparat pengawas tidak lalai. Pabrik itu telah beroperasi lama. Izin sebagai pembuat kembang api memang mereka kantongi, mulai izin Pemerintah Kabupaten Tangerang hingga Provinsi Banten. Namun pemberian izin ini pun bisa dipertanyakan. Membuat dan menyimpan kembang api, yang merupakan bahan mudah meledak, harus memenuhi syarat ketat. Kalaupun syarat itu dipenuhi, berikutnya adalah pengawasan. Menjadi pertanyaan: bagaimana prosedur penyimpanan bahan berbahaya itu berlangsung tanpa pengawasan ketat hingga mudah terjadi kebakaran?


Polisi menduga kebakaran terpicu percikan api saat Subarna, salah seorang karyawan, melakukan pengelasan di dekat bahan kembang api. Subarna telah menjadi tersangka, bersama Andri Hartanto dan Indra Liyono, yang masing-masing direktur operasional dan pemilik perusahaan. Langkah ini tepat. Tapi pengusutan tak boleh hanya sampai di sana. Pihak pemerintah Tangerang juga harus mengusut mengapa pengawasan oleh aparatnya longgar.

161827956035

Indikasi longgarnya pengawasan terlihat dari tata cara penyimpanan bahan berbahaya yang serampangan. Juga soal syarat teknis jalur evakuasi yang tampaknya tak ditaati. Akibatnya, banyak korban tak selamat, terjebak di dalam pabrik. Indikasi lain adalah kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerja karena beberapa korban merupakan pekerja anak-anak.

Dinas Tenaga Kerja Tangerang beralasan tak mudah mengawasi wilayahnya. Menurut mereka, ada 14.327 perusahaan, sedangkan petugas hanya 71 orang-jauh dari angka ideal 247. Terbatasnya jumlah pengawas memang masalah, tapi ini bukan alasan. Jika tenaga terbatas, Dinas bisa saja memprioritaskan pengawasan terhadap perusahaan yang memproduksi barang kategori berbahaya.

Pemberian izin dan pengawasan terhadap pabrik pembuat bahan berbahaya seperti kembang api inilah yang semestinya diperketat. Sayangnya, regulasinya juga masih longgar. Peraturan Kepala Kepolisian RI tahun 2008 mengenai izin penyimpanan kembang api, misalnya, tidak dilengkapi ketentuan tentang keamanan terhadap lingkungan. Tidak diatur perlunya izin dari warga sekitar. Padahal usaha peternakan saja memerlukan izin itu.

Regulasi lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang sudah kedaluwarsa. Dalam undang-undang ini, sanksi bagi perusahaan pelanggar ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja sangat ringan. Pelanggarnya hanya didenda Rp 100 ribu dan ancaman penjara tiga bulan. Maka tragedi Kosambi ini semestinya juga menjadi momentum untuk merevisi regulasi yang terlalu ramah kepada perusahaan penyimpan atau pembuat barang berbahaya.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161827956035



Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.