Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Amuk Harga Bawang Merah

Harga bawang merah meroket. Pemerintah tak menyelesaikan akar masalah, urusan pun terus berulang.

i

KEBIJAKAN pemerintah di sektor pertanian banyak yang reaktif, tidak menyentuh akar persoalan. Akibatnya, masalah selalu berulang. Lonjakan harga bawang merah belakangan ini merupakan salah satu contohnya. Bumbu dapur yang banyak dikonsumsi rakyat itu harganya melesat dari Rp 20 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

Tak aneh jika bawang merah masuk menu urusan Istana. Soalnya, bumbu yang kelihatannya remeh-temeh ini merupakan penyumbang tertinggi inflasi di antara kelompok sejenisnya. Pada Maret lalu, menurut Bank Indonesia, bawang merah menyumbang 0,16 persen angka inflasi, sekitar 280 persen di atas sumbangan inflasi bawang putih dan 700 persen di atas cabai.

Setiap kali ada gejolak harga, pemerintah selalu menjawabnya dengan operasi pasar. Dalam urusan bawang ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) memasok seribu ton bawang merah ke pasar. Tapi langkah reaktif begini tidak mengobati akar masalah. Pemerintah perlu kebijakan yang lebih fundamental agar tidak selalu kalah oleh spekulan yang selalu memainkan harga.


Sampai sekarang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yakin harga akan segera normal, pasokan cukup, dan impor tidak perlu. Keyakinan ini mesti ditunjang dengan data harga pasar. Sesumbar Menteri Amran bahwa dia rela dipecat ketimbang Indonesia harus mengimpor bawang merah bukan sikap yang semestinya ditunjukkan seorang pemutus kebijakan. Dalam urusan bawang ini, seharusnya kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat banyak, bukan sekelompok orang.

161828113187

Terjemahannya di lapangan, kalau harga pasar bergerak naik, Kementerian Pertanian mesti secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk membuka keran impor. Demi membela rakyat, pemerintah tidak perlu alergi terhadap impor, apalagi urusan gejolak harga bawang ini bukan yang pertama kali terjadi.

Pada 2013, bawang juga bikin pusing Istana. Harganya melonjak dua kali lipat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu menegur para menterinya. Reaksi para pembantu presiden dulu dan sekarang kurang-lebih sama: berombongan blusukan ke pasar-pasar.

Blusukan sebaiknya diikuti dengan mempelajari data dasar di sisi produksi dan konsumsi bawang merah. Sebagai tanaman musiman, pasokan bawang merah kerap membingungkan. Tahun lalu, misalnya, Indonesia sempat mengekspor 14 ribu ton bawang merah-naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tapi tahun ini pasokan menyusut dan kebutuhan dalam negeri tak tertutup. Akibatnya, harga melonjak tinggi.

Di sisi konsumsi, rantai tata niaga bawang merah terlalu panjang. Dari tangan petani hingga sampai ke konsumen, ada sederetan makelar dan pedagang yang semuanya mengambil untung dan tak jarang memainkan stok. Inilah yang membuat harga bergerak tak terkendali.

Masalah ini sudah bertahun-tahun terjadi. Rasanya janggal bila pemerintah tidak kunjung paham terhadap permainan di pasar ini. Anehnya, respons pemerintah baru sebatas melakukan operasi pasar. Tak mengherankan bila muncul anggapan bahwa pemerintah seperti berpihak pada pedagang.

Padahal pemerintah masih bisa melakukan banyak program. Misalnya membekali petani kemampuan menyimpan stok bawang, juga cara mengakses pasar tanpa melalui makelar. Bulog, dengan infrastruktur pergudangannya, juga perlu diberdayakan menyerap stok bawang, terutama pada musim panen raya. Selama ini, pada saat panen raya, harga bawang terjun bebas, sampai Rp 3.000 per kilogram.

Walhasil, pemerintah mesti naik kelas dalam menangani urusan bawang merah ini.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161828113187



Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.