Tinjau Ulang Kontrak Freeport
Senin, 2 Februari 2015

PEMERINTAH Indonesia semestinya berfokus pada kontrak PT Freeport Indonesia ketimbang mempersoalkan hal-hal kecil seperti izin ekspor hasil tambang. Ada sejumlah poin dalam nota kesepahaman (MOU) yang harus ditinjau ulang karena berpotensi merugikan Indonesia. MOU itu ditandatangani di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Perpanjangan izin ekspor yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bukanlah persoalan material diba
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini