Kebijakan tanpa Takut Dihukum
Senin, 29 Mei 2006
Pemerintah berniat membuat aturan perlindungan pejabat. Lebih baik menafsirkan dan menerapkan undang-undang dengan cara yang benar.
SEJAK dulu, dalam riwayat negara yang beradab, kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan pejabat pemerintah tidak termasuk hal yang punya risiko tuntutan pidana. Kebijakan bisa keliru, bisa mengandung kekurangan, tidak menguntungkan orang banyak, bahkan bisa gagal total. Tapi semua itu bukan digolongkan sebagai kejahatan, dan yang membuat dan menjalankan kebijakan tidak seyogianya diancam dengan hukuman.
Lalu apa perlunya membuat peraturan baru
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
