Jokowi Minta Pengesahan KUHP Baru Ditunda
PRESIDEN Joko Widodo meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah selesai dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ditunda.
arsip tempo : 173084083881.
Dia memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan permintaannya kepada DPR. “Setelah mendengar masukan-masukan, saya berkesimpulan masih ada materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi pada Jumat, 20 September lalu.
Jokowi berharap DPR bersikap sama sehingga revisi aturan pidana warisan Belanda ini diteruskan oleh DPR periode berikutnya. Ia pun memerintahkan Menteri
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
