Proyek Titipan di Anggaran Jakarta - Nasional - majalah.tempo.co

Nasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Proyek Titipan di Anggaran Jakarta


PELAKSANA tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, menaikkan besaran anggaran Jakarta 2017 dari Rp 68,76 triliun menjadi Rp 70,29 triliun. Menurut Soni, penambahan anggaran ini salah satunya karena ada kegiatan yang diusulkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta masuk ke mata anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 DKI Jakarta. "Mereka teman sebelah kami," katanya Rabu pekan lalu.

Setelah reses 2015 dan 2016, Dewan mengusulkan ribuan kegiatan dimasukkan ke anggaran 2017. Misalnya pengadaan alat angkut kebersihan senilai Rp 25 miliar di Dinas Kebersihan. Ribuan usul tertuang dalam satu bundel buku. Selain itu, ada pengadaan kontainer dan gerobak sampah. Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji mengatakan angka pengadaan gerobak motor melonjak dua kali lipat setelah dibahas bersama DPRD. "Banyak yang minta," ujarnya.

Administrator

Edisi : 5 Desember 2016
i

PELAKSANA tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, menaikkan besaran anggaran Jakarta 2017 dari Rp 68,76 triliun menjadi Rp 70,29 triliun. Menurut Soni, penambahan anggaran ini salah satunya karena ada kegiatan yang diusulkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta masuk ke mata anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 DKI Jakarta. "Mereka teman sebelah kami," katanya Rabu pekan lalu.

Setelah reses 2015 dan 2016, Dewan mengusulkan ribuan kegiatan dimasukkan ke anggaran 2017. Misalnya pengadaan alat angkut kebersihan senilai Rp 25 miliar di Dinas Kebersihan. Ribuan usul tertuang dalam satu bundel buku. Selain itu, ada pengadaan kontainer dan gerobak sampah. Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji mengatakan angka pengadaan gerobak motor melonjak dua kali lipat setelah dibahas bersama DPRD. "Banyak yang minta," ujarnya.

Kepala Subbidang Program dan Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Agus Imam mengatakan usul ini masuk pada Mei lalu. Usul ini diperbolehkan karena diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. "Kami hanya menerima kegiatan yang sudah diparipurnakan," kata Agus. Anggota Badan Anggaran Dewan DKI, Bestari Barus, mengatakan usul mereka merupakan hal wajar karena pernah dilakukan sebelumnya. "Itu usul masyarakat dari hasil reses," ujar Bestari.

Aneka Proyek Selera Dewan

SEJUMLAH anggota DPRD DKI Jakarta menitipkan proyek ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kadang rawan penyimpangan.

  1. Pengadaan alat angkut kebersihan gerobak motor
    Rp 50 miliar

  2. Pengadaan kontainer kebersihan di Dinas Kebersihan
    Rp 4,31 miliar

  3. Pengadaan gerobak sampah di Dinas Kebersihan
    Rp 876 juta

  4. Pengadaan alat peraga edukasi untuk pendidikan anak usia dini (PAUD)
    Rp 61 juta dan Rp 116 juta
    di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur. 

  5. Pengadaan alat peraga edukasi untuk PAUD
    Rp 196 juta dan Rp 57 juta
    di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan.

Perwira Tinggi TNI Divonis Hukuman Seumur Hidup

PENGADILAN Militer Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Direktur Keuangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi, Rabu pekan lalu. Majelis hakim yang dipimpin Brigadir Jenderal Deddy Suryanto menganggap Teddy terbukti melakukan korupsi anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan pada 2010-2014 senilai US$ 12 juta.

Korupsi diduga terjadi ketika Teddy masih berpangkat kolonel dan menjabat Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014. Tapi praktek lancung itu baru terendus pada 2015. Modus yang diduga digunakan Teddy adalah dengan menandatangani atau menerbitkan surat tanpa seizin dari atasannya, seperti Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan dan Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Hadi Tjahjanto mengatakan vonis untuk Teddy akan menjadi pintu masuk reformasi internal di kementeriannya. Apalagi, dari fakta persidangan, diketahui banyak yang menerima bantuan atau pinjaman dari Teddy. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengapresiasi vonis itu. "Pemberantasan korupsi di mana pun tak pandang bulu dan harus diselesaikan secara hukum."

La Nyalla Dituntut Enam Tahun Penjara

MANTAN Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti dituntut hukuman penjara selama enam tahun, Rabu pekan lalu. Dia dinilai jaksa terbukti melakukan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur 2011-2014. "Menyatakan terdakwa secara sah bersalah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata jaksa penuntut umum I Wayan Suarnawan saat membacakan berkas tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Jaksa menyatakan bekas Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1,1 miliar. Dana itu merupakan kelebihan pembelian saham Bank Jatim dengan menggunakan dana hibah. La Nyalla membeli saham senilai Rp 5,3 miliar dan menjual dengan harga Rp 6,4 miliar.

La Nyalla mengatakan akan membacakan sendiri nota pembelaan dalam sidang selanjutnya. "Namanya jaksa tugasnya menuntut, ya sudah, biarkan saja," ujarnya.

Polisi Gerebek Apartemen Kalibata

KEPOLISIAN Sektor Pancoran menangkap 13 laki-laki yang diduga terlibat aktivitas asusila di Apartemen Kalibata City, Tower Damar, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu dua pekan lalu. "Ada kegiatan seperti pesta seks. Ada panitianya juga," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono.

Menurut Argo, penangkapan bermula dari informasi seorang anggota Front Pembela Islam (FPI) yang mencurigai aktivitas di tower itu. Anggota FPI tersebut mengaku melihat sejumlah pria tanpa pakaian di dalam salah satu kamar. Kemudian dia melaporkannya ke Polsek Pancoran.

Dari keterangan para penghuni, kata Argo, 13 pria itu di dalam kamar melakukan semacam permainan (game). "Kalau kalah, mereka buka baju sampai telanjang," ujarnya. Enam orang di antaranya mengaku sebagai anggota panitia permainan, tujuh yang lain sebagai peserta. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita beberapa barang. Salah satunya kondom. Pada Senin pekan lalu, polisi melepaskan 13 pria yang ditangkap itu karena tidak ada cukup bukti pidana.

Temuan Baru Kasus Sumber Waras

KOMISI Pemberantasan Korupsi mendapat informasi bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki data baru kasus pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, komisi antikorupsi bakal menemui pimpinan BPK untuk membahas temuan data baru sengketa lahan yang menyeret nama kandidat inkumben Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu.

"Data barunya tentang masalah appraisal (perkiraan nilai obyek pajak)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo tentang seputar data baru yang dimiliki BPK, Rabu pekan lalu. Saat dimintai konfirmasi, juru bicara BPK, Yudi Ramdan, mengaku belum mendapatkan informasi tentang data yang dimaksud KPK.

KPK masih melakukan penyelidikan kasus ini berdasarkan hasil audit BPK yang menyatakan proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 800 miliar tidak sesuai dengan prosedur. Menurut BPK, lahan yang dibeli lebih mahal sehingga merugikan keuangan daerah senilai Rp 191 miliar. KPK sejauh ini belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus itu.

2020-02-24 10:05:44

Nasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.