Luar Negeri 1/5

Selanjutnya
text
i

Palestina Israel Tangkapi Pejabat Hamas

Pasukan Israel menangkap 33 pejabat senior Palestina dari kelompok Hamas dalam operasi di Tepi Barat, Rabu malam pekan lalu. Salah seorang di antaranya, Nasser al-Shaer, Menteri Pendidikan, pernah ditahan Israel, Agustus tahun lalu. Menurut istri Shaer, Huda, militer Israel mengetuk pintu rumah mereka di Nablus dan membawa pergi Shaer dan komputernya. Militer Israel mengatakan penangkapan dilakukan karena pejabat Hamas itu ”mendukung serangan roket” ke dalam wilayah Israel.

Israel menggunakan teror untuk mengusir pemukim Palestina dari rumah dan tanahnya. Mereka mengancam akan memperpanjang daftar nama pejabat Hamas yang menjadi sasaran serangan. Serangan Israel di Gaza menewaskan lebih dari 30 warga Palestina minggu lalu—11 di antaranya warga sipil. ”Kami bertekad menghentikan teror Hamas terhadap kami, baik di Jalur Gaza lewat serangan roket Qassam maupun di Tepi Barat, tempat sel-sel teror terus tumbuh,” kata juru bicara pemerintah Israel, David Baker.


Australia Aborigin Wajib Berbahasa Inggris

161819988649

Anak suku Aborigin harus dipaksa belajar bahasa Inggris agar mereka lepas dari kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Urusan Suku Asli, Mal Brough, Jumat pekan lalu. Menurut Brough, banyak warga suku Aborigin yang hanya sedikit paham bahasa Inggris dan kebanyakan hanya bisa berbicara bahasa Aborigin yang cuma diketahui 200-400 orang lainnya. ”Ini harus diakhiri,” ujar Brough.

Brough berencana membatasi pembayaran tunjangan sosial kepada orang tua Aborigin untuk memaksa anak mereka masuk sekolah dan belajar bahasa Inggris. ”Jika Anda tidak bisa matematika dan bahasa Inggris, Anda tak dapat dipekerjakan,” kata Brough. Banyak pemimpin Aborigin mengkritik kebijakan pemerintah kulit putih Australia yang menggunakan pendekatan paternalistik untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kulit hitam Australia. Di Australia, hidup 460 ribu penduduk asli Aborigin atau sekitar dua persen dari 20 juta penduduk Australia.

Filipina Indonesia Minta Pembebasan Suu Kyi

Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda menegaskan kembali pernyataan para menteri luar negeri ASEAN yang meminta pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dibebaskan. ”Penahanan rumah (Suu Kyi) hanya akan menunjukkan cacat politik dalam peta jalan menuju demokrasi yang baru-baru ini dikejar pemerintah Myanmar,” kata Wirajuda, Selasa pekan lalu, di Manila.

Peringatan yang sama disampaikan Menteri Muda Luar Negeri Filipina Erlinda Basilio dan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid. ”Dalam satu konsensus, kami ingin melihatnya (Suu Kyi) segera dibebaskan,” ujar Basilio dalam pertemuan pejabat tinggi ASEAN di Manila. Menurut Syed Hamid, penahanan Suu Kyi oleh junta militer Myanmar menimbulkan masalah bagi ASEAN. Junta militer Myanmar telah menahan Suu Kyi selama 17 tahun. Tapi delegasi Myanmar dalam pertemuan itu, Aung Bwa, mengatakan belum tahu nasib penahanan Suu Kyi. ”Lihat saja nanti,” katanya.

Venezuela Chavez Bredel Stasiun Televisi

Ribuan orang ikut dalam demonstrasi di Ibu Kota Karakas untuk memprotes tindakan pemerintah Presiden Hugo Chavez yang tidak memperpanjang izin operasi Radio Caracas Television (RCTV), Senin pekan lalu. Mereka membawa spanduk raksasa bertulisan ”SOS”. ”Kami ingin kebebasan,” teriak mereka. Mereka juga memperingatkan bahwa upaya Chavez menjadikan RCTV sebagai media publik merupakan upaya membungkam kritik.

Sekretaris Jenderal Organisasi Negara Amerika Selatan Jose Miguel Insulza memperingatkan Chavez bahwa tidak memperpanjang izin operasi RCTV akan terlihat sebagai bentuk pe-nyensoran terhadap kebebasan berekspresi. RCTV, berdiri sejak 1953, merupakan jaringan siaran swasta tertua di Venezuela. Chavez menuduh RCTV dan stasiun televisi swasta lain mendukung kudeta terhadap dirinya yang gagal pada 2002.

Amerika Serikat Dana Segar Perang Irak

Kongres dan Senat Amerika menyetujui rancangan undang-undang tentang alokasi dana perang di Irak sebesar US$ 100 miliar, tanpa menetapkan jadwal penarikan pasukan dari Irak, Kamis pekan lalu. Sebelumnya, kubu Demokrat bertekad menentang RUU itu jika tidak mencantumkan secara jelas jadwal penarikan pasukan Amerika dari Irak, tapi Presiden Bush mengancam akan menggunakan veto.

Kubu Demokrat merupakan mayoritas di Kongres, tapi Kongres rentan terhadap veto Bush. Karena jumlah mereka semua tak mencapai dua pertiga, akhirnya Demokrat setuju, asalkan mereka mengetahui secara detail penggunaan dana itu. Kubu Demokrat menyatakan golnya RUU itu bukan kemenangan bagi Gedung Putih. ”Masa-masa mandat tanpa batas dan persetujuan terhadap kebijakannya [Bush] yang gagal sudah berlalu,” kata pemimpin mayoritas di Senat, Harry Reid. Presiden George Bush memuji keputusan Kongres itu, yang dia nilai sebagai hasil kompromi antara kubu Republik dan Demokrat.

Amerika Serikat Lebih Mudah Berasimilasi

Jajak pendapat oleh Pusat Penelitian Pew yang dipublikasikan Selasa pekan lalu menunjukkan penduduk muslim Amerika lebih mudah berasimilasi, lebih puas, dan kurang terbelah secara politik daripada penduduk muslim di Eropa Barat. Pew menggunakan 1.050 responden yang disaring dari 60 ribu responden. Secara keseluruhan, jajak pendapat menemukan muslim Amerika lebih cepat berasimilasi. Empat dari 10 responden datang ke Amerika sejak 1990 dan mereka menyatakan punya sahabat nonmuslim.

Delapan dari 10 responden menyatakan sangat bahagia dengan hidup mereka. Tapi angkatan muda muslim Amerika—di bawah usia 30 tahun—lebih menerima ekstremisme. Enam persen populasi muslim Amerika menyatakan kadang-kadang bom bunuh diri dibenarkan untuk membela Islam. Di kalangan anak muda muslim Amerika, angka itu lebih besar, yakni 15 persen. Tapi sekitar 80 persen responden muslim Amerika menolak serangan bom bunuh diri. Generasi muslim yang lebih muda memandang diri mereka pertama kali sebagai muslim tinimbang sebagai rakyat Amerika. Warga kulit hitam Afro-Amerika yang menjadi muslim lebih tidak puas, lebih mengeluhkan diskriminasi, dan secara politik terpolarisasi dibanding muslim Amerika lainnya.

Inggris Minta Ekstradisi Lugovoi

Kejaksaan Inggris menyiapkan permintaan ekstradisi bekas agen Rusia, Andrei Lugovoi, Rabu pekan lalu. Ia dituduh membunuh bekas agen Rusia, Alexander Litvinenko, yang meninggal di London dengan radiasi November tahun lalu. Menurut penjelasan resmi kejaksaan Inggris, sudah cukup bukti mendakwa Lugovoi dengan tuduhan pembunuhan. Lugovoi berkali-kali membantah tuduhan itu.

Pejabat Rusia di Moskow menyatakan ekstradisi Lugovoi tidak diizinkan berdasarkan konstitusi Rusia. ”Situasi ini (permintaan ekstradisi) akan menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan diplomatik Rusia-Inggris,” ujar Wakil Perdana Menteri Pertama Sergei Ivanov. Tapi Menteri Luar Negeri Inggris Margareth Beckett mengatakan ia mengharapkan kerja sama Rusia. Kawan-kawan Litvinenko, termasuk pengusaha Rusia yang tinggal di London, Boris Berezovsky, menuduh Kremlin memerintahkan pembunuhan Litvinenko, tapi pemerintah Rusia menyangkal tuduhan itu.

RFX (Reuters, AP, AFP)


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161819988649



Luar Negeri 1/5

Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.