Demi Daeng Kembali ke Kampung - Laporan Utama - majalah.tempo.co

Laporan Utama 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Demi Daeng Kembali ke Kampung


Tim Jusuf Kalla bergerak di segala lini demi mengamankan jalan berpasangan dengan Jokowi. Pendukungnya ada di berbagai partai. Bersaing dengan Abraham Samad.

Edisi : 12 Mei 2014
i

PADA 2009, setelah Jusuf Kalla kalah dalam pemilihan presiden, pengusaha Sofjan Wanandi berusaha menghiburnya. Sofjan mengajak wakil presiden 2004-2009 itu berlibur ke sejumlah negara di Eropa. Bersama pasangan masing-masing, keduanya menggunakan kapal pesiar melawat di Benua Biru. Mufidah Kalla dan Riantini, istri Sofjan, juga bersahabat. Mereka sering berkebun bersama di Gunung Geulis, Bogor, Jawa Barat.

Hamid Awaludin, ketika itu Duta Besar Republik Indonesia di Rusia, ikut dalam rombongan. Ia mengingat, Kalla terhibur dalam perjalanan itu. "Mereka berjanji bakal sering-sering liburan bersama," ujar orang dekat Kalla itu kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Sofjan alias Liem Bian Koen sudah lama berkawan dengan Kalla. Mereka dipertemukan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang menjatuhkan pemerintah Sukarno pada 1965-1967. Kalla, kini 72 tahun, dulu aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Adapun Sofjan, kini 73 tahun, waktu itu aktif di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. "Dari dulu kami selalu berbeda tapi juga tetap bersahabat," kata Sofjan.


Tak aneh, kini Sofjan menjadi "sponsor" utama untuk memasangkan Jusuf Kalla dengan Joko Widodo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejumlah politikus partai Banteng menyebutkan salah satu pendiri Centre for Strategic and International Studies, lembaga pemikir Orde Baru, itu aktif melobi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sofjan menganggap pengalaman Kalla bisa menambal kekurangan Jokowi, kini Gubernur DKI Jakarta. "Soalnya, Jokowi hanya memiliki pengalaman di Surakarta dan Jakarta," ujar bos Grup Gemala ini. "Ia bisa menjadi mentor Jokowi."

Sofjan juga mengklaim Kalla populer di luar Pulau Jawa dan akan menarik suara pada pemilihan presiden. Sebagai saudagar, kata dia, Kalla tahu iklim usaha dan investasi. Sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, ia melanjutkan, Kalla punya jaringan luas di Dewan Perwakilan Rakyat, yang bisa menguntungkan Jokowi.

Sofjan getol mengkampanyekan Ketua Palang Merah Indonesia itu ke para koleganya, baik di dalam maupun luar negeri. Ia tak sungkan memaparkan secara detail visi dan misi Kalla, yang juga memimpin Dewan Masjid Indonesia. "Tapi saya tak bisa berkampanye terus terang karena posisi dia belum jelas," ujarnya.

Jalan Jusuf Kalla tak mudah. Ketua Umum Golkar 2004-2009 ini tak punya partai sendiri yang bisa menjadi kendaraan politik. Beringin sejauh ini masih menyorongkan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai calon presiden. Kalla hanya dibebaskan oleh pengurus Golkar jika hendak menjadi calon wakil presiden dari partai lain.

Iskandar Mandji, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar di era Jusuf Kalla, menyebutkan ada sejumlah faksi di dalam partainya. Faksi pertama ingin Aburizal tetap maju. Faksi lain meminta Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan menyokong Jokowi. Di dalam faksi ini, ada kubu yang ingin Kalla diajukan secara resmi sebagai calon pendamping Jokowi. Faksi terakhir pendukung Akbar Tandjung, ketua umum 1999-2004, yang secara terbuka menyatakan ingin mendampingi Jokowi.

Politikus Golkar menyebutkan banyak pengurus mulai merapat ke kubu Kalla. Jumlahnya kian bertambah karena tidak adanya kepastian teman koalisi dan calon yang akan diajukan Golkar. "Sebenarnya banyak yang mau berkoalisi dengan Golkar, tapi tak mau mencalonkan Aburizal," kata seorang politikus senior partai itu.

Tak ada jalan lain, kubu Kalla menggerilya partai-partai lain. Salah satunya Partai NasDem. Menurut sekretaris jenderalnya, ­Patrice Rio Capella, Kalla berada di urutan pertama dari lima calon pendamping Jokowi yang diajukan NasDem. Nama lainnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dan penyanyi dangdut Rhoma Irama. "Nama-nama itu disampaikan Ketua Umum Surya Paloh saat bertemu dengan Pak Jokowi," ujar Rio. Keputusan akan diambil melalui pertemuan tertutup antara Surya Paloh, Megawati, dan Jokowi pada pekan ini.

Alwi Hamu, orang dekat Kalla, menganggap tak aneh jika Surya Paloh mencalonkan Jusuf Kalla. Menurut dia, keduanya berhubungan dekat sejak Surya masih berkiprah di Golkar. Surya, mantan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, mendirikan NasDem setelah dikalahkan Aburizal dalam Musyawarah Nasional di Pekanbaru, Riau, 2009.

Menurut Hamid Awaludin, Kalla mati-matian membantu Surya dalam Musyawarah Nasional di Riau. Sebab, Surya juga menyokong Kalla pada Musyawarah Nasional di Bali. Keduanya mematok janji saling dukung dalam pemilihan selanjutnya. Kepada Tempo, Jumat pekan lalu, Kalla membenarkan adanya perjanjian itu. "Saya sudah menunaikan janji. Soal kalah, itu lain cerita," katanya.

Disorongkan NasDem, jalan Kalla mulai terbuka. Apalagi namanya bertengger di urutan teratas berbagai jajak pendapat. Survei yang dilakukan Populi Center, lembaga yang disewa PDIP, selama Februari-Maret lalu menempatkan Kalla pada urutan teratas mengungguli Basuki Tjahaja Purnama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Tingkat keterpilihan Jokowi-Kalla stabil pada kisaran 46-47 persen. Lembaga ini membuat simulasi pasangan Jokowi-Kalla, Jokowi-Basuki, dan Jokowi-Samad.

Kalla kemudian juga mendapat tempat di Partai Persatuan Pembangunan. Sejumlah pengurus daerah partai itu mengusungnya sejak Musyawarah Kerja Nasional di Lirboyo, Kediri, 2012. Setahun kemudian, sejumlah pengurus PPP di Sulawesi mencalonkannya secara resmi. Namanya lebih banyak disebut daripada Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, yang sempat secara "resmi" didukung Ketua Umum Suryadharma Ali.

Para pendukung Suryadharma menuding Kalla sebagai biang konflik di tubuh PPP. Beberapa kali, Suryadharma sendiri juga menuduh Kalla ada di balik sikap kubu Sekretaris Jenderal Romahurmuziy, yang berkampanye untuk menjadi calon wakil presiden. Kalla dianggap menggerilya pengurus dengan memanfaatkan hasil pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagai faktor penekan.

Dalam rapat yang digelar setelah Suryadharma menyatakan mendukung Prabowo, Ketua Umum menunjukkan foto Kalla dengan Romahurmuziy, Suharso Monoarfa, dan Ketua PPP Jawa Barat Rachmat Yasin—Bupati Bogor yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu. Foto itu diambil pada 15 Maret 2014 ketika mereka bertemu di Gedung Juang 45, Tasikmalaya, Jawa Barat. "Ini bisa dikenai sanksi. Kampanye pemenangan pemilu malah bertemu dengan Jusuf Kalla," kata Suryadharma, seperti ditirukan peserta pertemuan tertutup itu.

Suharso tak menampik soal pertemuan di Gedung Juang 45. Menurut dia, pertemuan itu silaturahmi Dewan Masjid kabupaten yang mengundang Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Nasional. Suharso membantah menjadi bagian dari upaya pemenangan Kalla. "Pak Kalla bukan tipe main belakang," kata Husain Abdullah, juru bicara Kalla. Ia mengatakan Kalla selalu menolak diajak hadir dalam rapat musyawarah PPP karena menganggapnya sebagai urusan internal partai.

Peluang Kalla juga dibuka Partai Kebangkitan Bangsa, bersama Mahfud Md. Dari kedua nama, kata salah seorang pengurus partai itu, Kalla cenderung lebih kuat. "Malah nama Jusuf Kalla ditanyakan ketika Jokowi dibawa ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur," ujarnya.

Safari Jokowi ke pondok pesantren dilakukan Sabtu dua pekan lalu. Ditemani Ketua PKB Marwan Ja'far dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, ia pergi ke Tebuireng dan Tambak Beras, Jombang. Jokowi berziarah ke makam mantan presiden Abdurrahman Wahid dan mampir ke Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Kabupaten Rembang, untuk menemui Kiai Maimun Zubair, yang juga Ketua Majelis Syariah PPP.

Kalla sudah lama punya posisi istimewa di kalangan PDIP. Hubungan Megawati dengannya baik. Pada 2004, keduanya hampir berpasangan, tapi Kalla dihubungi lebih dulu oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Taufiq Kiemas, suami Megawati, berulang kali "menjodohkan" saudagar asal Makassar ini dengan Ketua Umum PDIP.

Tiga bulan sebelum pemilihan presiden 2004, Megawati mengundang Kalla, yang masih menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, makan siang. Kalla mengatakan menyangka bakal dipinang untuk menjadi calon wakil Megawati, yang ketika itu hendak mencalonkan diri kembali. Ternyata, hingga makan siang selesai, tawaran itu tak segera datang.

Beberapa hari kemudian, Yudhoyono menawari Kalla jadi calon wakil presiden. Merasa belum ada ikatan dengan Megawati, ia setuju. Yu­dhoyono lalu mengirim Rahmat Witoelar ke rumah Kalla, membahas berbagai detail. Di akhir pertemuan, Kalla menandatangani kesepakatan. Dua jam setelah itu, menurut Kalla, A.M. Hendropriyono datang sebagai utusan Megawati, juga menanyakan kesiapannya menjadi calon wakil presiden.

Karena sudah telanjur bersepakat dengan Yudhoyono, Kalla menemui Megawati untuk pamit baik-baik dari kabinet—sesuatu yang tak pernah dilakukan Yudhoyono. Megawati, menurut Kalla, bersikap terbuka dan mempersilakannya. "Setelah itu, saya katakan saya siap membantu apa pun yang diperlukan Ibu Mega," tuturnya.

Kalla akhirnya memenangi pemilihan bersama Yudhoyono. Sejak itu, ia menjadi "wapres super". Pada awal pemerintahan, ia bahkan menandatangani surat keputusan—sesuatu yang di luar kewenangan wakil presiden. Ia juga banyak mengambil inisiatif, yang tak jarang menabrak kewenangan. Soal ini, Kalla mengatakan, "Menurut konstitusi, wakil presiden itu bertugas membantu presiden. Anda pilih mana: wapres yang aktif atau diam saja seperti sekarang?"

Lima tahun berpasangan, Yudhoyono menyingkirkan Kalla pada 2009 untuk berpasangan dengan Boediono. Kalla kemudian berduet dengan mantan Panglima TNI Wiranto. Yudhoyono-Boediono memenangi pemilihan ini. Sejak itu, sejumlah elite PDIP mulai menggagas pasangan Mega-Kalla. Taufiq Kiemas pada 2011 mengatakan duet seperti mereka "sudah lama ditunggu-tunggu".

Rancangan itu berubah total setelah kehadiran Joko Widodo. Mantan Wali Kota Solo yang diusulkan Jusuf Kalla ke Megawati untuk menjadi Gubernur Jakarta itu melejit di berbagai lembaga survei. Elektabilitas Jokowi cepat melampaui Kalla dan Megawati. Pendukung Kalla berubah haluan, merancang pasangan Kalla-Jokowi segera setelah pemilihan Gubernur Jakarta. Lagi-lagi, ide ini buyar karena popularitas Jokowi cepat melewati Kalla.

Pada hari-hari terakhir, Abraham Samad menunggu di tikungan. Nama ketua komisi antikorupsi ini menguat dalam bursa pencalonan pendamping Jokowi. Sejumlah anggota tim pendukung Jokowi memastikan keduanya merupakan "finalis" yang pemenangnya akan ditentukan pekan ini.

Alwi Hamu dari Institut Lembang Sembilan, yang merupakan bekas tim sukses Jusuf Kalla, yakin hanya sedikit orang di PDIP yang menolak mantan wakil presiden itu. "Paling hanya lima persen," katanya. "Semua tergantung Ibu Megawati."

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo memastikan siapa pun calon wakil yang dipilih merupakan hasil pembahasan Megawati dan Jokowi. Kriteria apa pun yang dibuat, elektabilitas menjadi pertimbangan utama. "Tapi pada akhirnya juga memperhitungkan penggunanya," ujarnya. "Misalnya, apakah calon wapres memiliki integritas yang baik dan bisa bekerja sama dengan capres."

Kalla, yang sering dipanggil Daeng, mengatakan tak jadi masalah jika kembali menjadi calon wakil presiden, meski telah lima tahun menempati posisi yang sama. "Yang penting tak turun pangkat. Ini kan seperti kapten tetap menjadi kapten," kata pengusaha asal Makassar ini.

Jika terpilih, Kalla akan diingatkan kembali dengan pernyataannya pada 2009. Ketika itu, ia berujar akan "kembali ke kampung mengurus musala" jika kalah dalam pemilihan presiden. Soal itu, kepada Tempo, pekan lalu, ia mengatakan, "Yaaa…, kampung saya kan bukan Makassar, tapi Indonesia."

Agustina Widiarsi, Muhammad Muhyiddin


Tapak Daeng di Kursi RI-2

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Boediono bertugas mengerem, Muhammad Jusuf Kalla disebut sebagai tukang injak gas dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009. Sebagai wakil presiden, pria 72 tahun itu tipe orang yang memilih "melabrak" aturan asalkan program lekas terlaksana. "Semua peraturan bisa diubah kecuali kitab suci," katanya pada 2007.

2005
Perdamaian Aceh

Setelah Aceh diremukkan oleh tsunami pada akhir 2004, kelompok yang berkonflik di sana bersedia duduk semeja. Wakil Presiden Jusuf Kalla berperan besar dalam negosiasi yang digelar di Helsinki, Finlandia. Ia mengundang tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka, antara lain, ke rumah dinasnya.

Tim perundingan dari pemerintah diwakili Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga orang dekat Jusuf Kalla. Setelah melalui sejumlah putaran perundingan antara delegasi pemerintah dan perwakilan GAM, yang ketika itu banyak bermukim di Swedia, perjanjian damai ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

2006
Helikopter Bencana

Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Jusuf Kalla memerintahkan pembelian 12 helikopter bekas dari Jerman. Tujuannya melancarkan penanganan pascabencana tsunami di Aceh dan Nias. Helikopter jenis BO 105 itu dibeli lewat PT Air Transport Services, perusahaan yang terafiliasi ke Bukaka, grup usaha milik Kalla.

Pada November 2006, 12 helikopter tiba di Indonesia. Tapi capung besi itu tak bisa langsung dioperasikan. Bea-Cukai menyegelnya karena PT Air Transport Services belum membayar pajak impor Rp 2,1 miliar. Pada 7 Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter yang dibeslah tersebut. Memo ini dibuat atas permintaan lisan Kalla, yang memprotes penyegelan.

Kalla menganggap pembelian itu tidak bermasalah. "Tidak ada uang negara yang keluar untuk pembelian heli itu," katanya.

Aturan yang ditabrak:

1. Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (revisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta Penetapan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, 32 Tahun 2005, dan 70 Tahun 2005).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2007
Proyek Jalan Tol

Kantor Wakil Presiden mencoba membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol trans-Jawa yang terbengkalai karena tersandera peraturan lama harus "diselamatkan" dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, penjualan konsesi tak dibolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi.

Draf itu kandas di meja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan menolak bila proyek jalan tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. Kalla jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Maka salah satu pemegang konsesi, PT Lintas Marga Sedaya, menjual sahamnya ke Expressway Berhad, perusahaan Malaysia. Lintas Marga adalah konsorsium yang antara lain dimiliki oleh PT Bukaka Teknik Utama milik keluarga Jusuf Kalla.

2007
Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara

Pembangkit listrik berkapasitas total 10 ribu megawatt ini rencananya digerakkan oleh Konsorsium Bangun Listrik Nasional, yang terdiri atas PT Bukaka Teknik Utama, PT Bakrie & Brothers, PT Medco Energi, PT Inti Karya Persada Teknik milik Mohammad "Bob" Hasan, dan PT Tripatra milik Iman Taufik (pemilik tak langsung PT Bumi Resources).

Pembiayaannya akan dikucurkan pemerintah lewat penerbitan surat utang US$ 2,5 miliar (sekitar Rp 22,5 triliun) per tahun selama tiga tahun. Menurut Jusuf Kalla, untuk mempercepat proyek, tender perlu diubah menjadi lebih sederhana: hanya melihat performa perusahaan. "Tendernya pun harus crash program. Kalau tidak begini, potensi kerugian per hari mencapai lebih dari Rp 100 miliar," ujar Kalla.

Sri Mulyani tak setuju pendanaan proyek ini karena dibiayai dana asing. Kalla punya komentar sendiri, "Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung risiko, bukan menteri."

2008
Suspensi Saham Bakrie

Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2008 menyetop perdagangan enam emiten dari Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Bakrie Telecom Tbk. Sebelum di-suspend, harga saham perusahaan tersebut sedang menukik.

Sepuluh hari kemudian Bursa Efek mencabut suspensi untuk PT Bakrie Sumatera Plantation, PT Bakrieland Development, dan PT Bakrie Telecom. Harga saham ketiga perusahaan langsung anjlok. Pada awal November, bursa juga mencabut suspensi PT Bumi Resources. Akibatnya, harga saham perseroan kian melorot.

Kalla berang terhadap pencabutan suspensi itu. Menurut dia, pemerintah perlu memperpanjang suspensi saham PT Bumi Resources dengan dalih melindungi pengusaha nasional. "Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh?"

Bisnis Pejabat

"Tidak mungkin semua keluarga pejabat atau pegawai negeri sipil tak boleh berbisnis. Nanti kasihan banyak yang harus menganggur. Yang penting tidak boleh ada penunjukan tanpa tender."
(April 2006)

"Kalau ada yang melarang keluarga pejabat berdagang, itu justru diskriminasi yang luar biasa dan melanggar HAM."
(5 Juni 2009)

Bantuan Langsung Tunai

"BLT itu kita yang bikin, pemerintah yang bikin, dan saya yang bikin."
(5 April 2009)

Perdamaian Aceh

"Sejak awal negosiasi, yang menandatangani komitmen Wakil Presiden. Tapi atas sepengetahuan Presiden."
(13 Juni 2009)

Boediono

"Boediono itu orangnya baik, tapi saya memang perlu pencet. Kalau tidak dipencet semuanya, baik menteri, departemen, BUMN, bank, apakah bisa jalan proyek ini?"
(Mei 2007)

Peraturan

"Orang sering mengatakan tindakan saya melanggar hukum. Bukan melanggar, tetapi mengubah."
(3 Desember 2007)

2020-04-05 11:54:53


Laporan Utama 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.