Para Peneliti di Balik Larangan Mudik - Laporan Khusus - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Laporan Khusus 5/10

Sebelumnya Selanjutnya
text

Survei Mencegah Nostalgia

Sejumlah peneliti berkolaborasi menganalisis perilaku masyarakat menghadapi pandemi. Sikap abai masyarakat nyaris tak berubah.

i Spanduk ajakan tidak mudik di Terminal Bis Kota Serang, Banten, 10 April 2020. ANTARA/Asep Fathulrahman
Spanduk ajakan tidak mudik di Terminal Bis Kota Serang, Banten, 10 April 2020. ANTARA/Asep Fathulrahman
  • Sejumlah peneliti cemas terhadap rencana mudik sebagian masyarakat. .
  • Riset mereka menjadi acuan bagi pemerintah untuk melarang mudik.
  • Sejumlah peneliti juga menganalisis sikap abai dan dampak ekonomi wabah corona. .

BERBAGAI kabar tentang banyaknya orang yang mudik sejak pertengahan Maret lalu membuat gelisah sejumlah peneliti di Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan. Mereka melihat banyak penduduk meninggalkan Ibu Kota menuju kampung halaman saat wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 merebak.

Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan—kolaborasi sejumlah peneliti dari berbagai kampus, lembaga penelitian, dan institusi pemerintah—memutuskan mengangkat mudik sebagai tema survei perilaku sosial masyarakat di tengah wabah corona. “Mudik ini berpotensi mempercepat laju penularan virus,” kata Dicky Chresthover Pelupessy, anggota Tim Panel yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, pada Kamis, 30 April lalu.

Mereka mewawancarai 3.853 responden, sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa, pada 28-31 Maret lalu. Hasilnya, sebanyak 43,78 persen responden menyatakan bakal mudik. Meskipun semua responden mengetahui mereka berpotensi menjadi pembawa virus dan adanya kelompok rentan tertular, hanya 32,07 persen yang khawatir bakal menularkan penyakit ini. Sebanyak 10,25 persen, Dicky menambahkan, tak khawatir bakal menjadi penular sehingga tetap berencana mudik. Dicky menilai sebagian responden merasa sehat dan situasi di kampung sedang baik-baik saja.

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Rusli Cahyadi, mengatakan mudik bagi sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki nilai kultural. Menurut dia, mudik mampu mendekatkan mereka dengan kenangan masa lalu dan juga keluarga. Karena itu, masyarakat akan mengupayakan berbagai macam cara untuk momen berkumpul dengan sanak keluarga setahun sekali ini. “Meskipun harus bersiap-siap sejak jauh hari, mengeluarkan uang dalam jumlah besar, berdesak-desakan dalam antrean ataupun kendaraan,” ucap Rusli.

Munawar


Menyadari animo untuk mudik tak menyurut karena pandemi Covid-19, Tim Panel Sosial membuat sejumlah rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi ini disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Riset dan Teknologi, yang juga menjadi anggota tim. Rekomendasi itu antara lain mendorong kampanye tidak mudik menjelang Lebaran. Mereka meminta pemerintah mengatur dan mengantisipasi pergerakan orang dari provinsi ke kabupaten/kota tujuan pemudik.

Dicky mengakui survei ini dibuat sebagai basis kebijakan pemerintah atas permintaan BNPB. Dia mendengar hasil riset ini juga menjadi acuan saat Presiden Joko Widodo mengumumkan pelarangan mudik pada Selasa, 21 April lalu. Sebelumnya, Jokowi hanya mengimbau masyarakat tidak pulang ke kampung halaman. “Penting bagi pemerintah untuk ikut campur tangan,” tuturnya.

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Munawar Holil, meriset ulang sikap cuek masyarakat terhadap wabah dengan mengacu pada penelitiannya yang terdahulu. Menurut Munawar, naskah kuno berbahasa Sunda dalam bentuk wawacan atau tradisi puisi menunjukkan situasi serupa saat Hindia Belanda menghadapi wabah kolera pada 1890-an. Munawar menjelaskan, wawacan itu menyebutkan soal penyakit kolera serta dampak dan cara pencegahan penyebarannya ke wilayah lain.

Wawacan juga menyebutkan ada masyarakat yang pasrah terhadap penyakit karena menganggapnya sebagai kutukan Tuhan. Pemerintah Hindia Belanda, ujar Munawar, berinisiatif menyebarkan metode penanganan melalui wawacan yang biasa ditembangkan masyarakat lokal. “Ini semacam protokol penanganan dari pemerintah Hindia Belanda,” kata Munawar, yang aktif di Masyarakat Naskah Nusantara.

Selain melakukan riset tentang perilaku sosial, Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan menggelar penelitian tentang keterbukaan informasi Covid-19. Mereka mensurvei ribuan orang pada 20-21 Maret lalu. Hasilnya, Dicky Pelupessy menjelaskan, sebanyak 97 persen responden setuju pemerintah membuka riwayat perjalanan pasien. Sekitar 65 persen di antaranya juga mendukung riwayat perjalanan itu dibuka hingga ke tingkat rukun tetangga dan rukun warga. “Hampir semua responden berpendapat riwayat perjalanan merupakan informasi penting,” tutur Dicky.  

Tim Panel Sosial juga mengadakan survei tentang kebijakan pemberlakuan karantina wilayah. Hasil riset menunjukkan sebanyak 92 persen responden mendukung sistem karantina wilayah. Publik mempersepsikan karantina sebagai larangan bepergian selama periode tertentu, larangan bepergian tanpa tujuan yang jelas, serta penutupan angkutan massal dan tempat perdagangan. Survei tersebut, Dicky melanjutkan, juga menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan bantuan sosial.

Dicky Pelupessy

Skema bantuan sosial juga disinggung dalam riset yang dirilis Center for Sustainable Development Goals Studies Universitas Padjadjaran. Peneliti lembaga ini, Arief Anshory Yusuf, membuat pemodelan untuk memproyeksikan dampak pandemi terhadap kondisi ekonomi. Arief menjelaskan, tiga model pendekatan yang dia teliti adalah intervensi minimal, intervensi kuat seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan intervensi kuat yang dibarengi dengan stimulus fiskal. “Mana yang paling memberikan ongkos ekonomi paling rendah,” ucapnya.

Hasil analisis menunjukkan intervensi pemerintah melalui PSBB berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 1 persen tanpa stimulus dan 1,8 persen jika ada stimulus fiskal. Jika pemerintah menerapkan intervensi minimal, pertumbuhan ekonomi pada 2030 diproyeksikan sebesar 4,8 persen. Sedangkan intervensi kuat akan menghasilkan angka pertumbuhan hingga 5,2 persen pada tahun itu. “Jika benchmark-nya strategi jangka panjang, intervensi minimal bukan pilihan yang bisa diambil,” kata Arief.

Ia juga menjelaskan, kerugian ekonomi dari intervensi kuat jauh lebih sedikit ketimbang dari intervensi minimal. Berdasarkan perhitungan yang dia pakai, selisih kerugian antara intervensi minimal dan intervensi kuat mencapai Rp 5.600 triliun tanpa menghitung angka kematian. Sedangkan jika memasukkan angka kematian, selisih dua intervensi tersebut mencapai Rp 14 ribu triliun atau setara dengan pendapatan bruto nasional tahun lalu. “Angka-angka ini sudah saya sampaikan ke pemerintah, termasuk ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,” ujar Arief.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-09-29 00:24:07

Covid-19 Virus Corona Universitas Indonesia | UI Universitas Padjadjaran | Unpad

Laporan Khusus 5/10

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB