Laporan Khusus 9/15

Sebelumnya Selanjutnya
text

Gara-gara DPR Ngebut

Puluhan lembaga swadaya masyarakat yang semula berfokus pada isu garapan masing-masing menjadi bergandengan tangan. Menentang keinginan Dewan Perwakilan Rakyat  mengesahkan berbagai revisi dan rancangan undang-undang.

i Aksi demonstran membentangkan spanduk menolak RANCANGAN KUHP dan UNDANG-UNDANG KPK yang baru di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, 23 September 2019./ TEMPO/M Taufan Rengganis
Aksi demonstran membentangkan spanduk menolak RANCANGAN KUHP dan UNDANG-UNDANG KPK yang baru di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, 23 September 2019./ TEMPO/M Taufan Rengganis
  • Kelompok masyarakat sipil menilai masih terdapat banyak masalah dalam draf terakhir Rancangan KUHP yang dibahas Panitia Kerja DPR. .
  • Aliansi Nasional Reformasi menyatakan ada banyak kemunduran dalam RKUHP.
  • Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menduga revisi Undang-Undang KPK sengaja dilakukan untuk melemahkan KPK. .

STATUS yang diunggah seorang politikus di akun media sosialnya membuat geger awak Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 16 September lalu. Sang politikus menulis bahwa Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dewan Perwakilan Rakyat baru saja menyelesaikan pembahasan terakhir RKUHP di Hotel Fairmont, Jakarta, 15 September malam.

Para anggota ICJR yang memantau perkembangan pembahasan RKUHP sejak 2007 merasa kecolo

...

Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=162760613581



Laporan Khusus 9/15

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.