Gara-gara DPR Ngebut
Puluhan lembaga swadaya masyarakat yang semula berfokus pada isu garapan masing-masing menjadi bergandengan tangan. Menentang keinginan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan berbagai revisi dan rancangan undang-undang.
STATUS yang diunggah seorang politikus di akun media sosialnya membuat geger awak Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 16 September lalu. Sang politikus menulis bahwa Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dewan Perwakilan Rakyat baru saja menyelesaikan pembahasan terakhir RKUHP di Hotel Fairmont, Jakarta, 15 September malam.
Para anggota ICJR yang memantau perkembangan pembahasan RKUHP sejak 2007 merasa kecolo
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini