Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Surat Pembaca

Pemerintah yang ‘Legitimate’

8 Maret 1999 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SUHU politik bangsa kita kini mulai memanas lagi, terlebih kita akan memasuki pesta demokrasi yang istimewa. Pemilu di era reformasi ini akan diramaikan puluhan warna dan nama partai yang akan menyemarakkan pentas politik. Kekhawatiran pun muncul di balik langkah majunya demokratisasi di negeri ini, yakni kekhawatiran munculnya kerusuhan antarbendera pada pemilu mendatang. Kekhawatiran itu tidak berlebihan karena, saat kampanye belum dimulai saja, indikasi munculnya adu jotos sudah terlihat di beberapa daerah. Karena itu, sebaiknya setiap partai politik harus menanamkan sikap pada setiap simpatisannya untuk tidak bersikap chauvinistic yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Bukan hanya itu. Munculnya sekelompok mahasiswa yang menamai diri Komite Rakyat Indonesia yang akan menjegal jalannya pemilu pun akan menambah panasnya suhu politik. Mereka umumnya mahasiswa yang tidak percaya atas hasil pemilu yang akan datang. Pendapat itu menurut saya sah-sah saja. Itu hak mereka. Namun, apakah akan menyelesaikan masalah bangsa kita kalau mereka menolak dan menjegal pemilu? Menurut saya, sikap itu akan menguntungkan kelompok pro-status quo dan akan memperpanjang masa jabatan orang-orang yang seharusnya digusur dari elite politik.

Keinginan mahasiswa mengadili Soeharto sekarang ini rasanya tidak mungkin terwujud. Sebab, rezim Habibie tidak memiliki political will untuk itu. Mengadili Soeharto, bagi Habibie, sama saja dengan gantung diri karena Habibie tidak lepas dari jaring-jaring KKN-nya Orde Baru. Keyakinan saya ini ditegaskan dengan isi sadapan telepon antara Habibie dan Andi Ghalib. Dan keinginan mahasiswa agar dwifungsi ABRI dicabut pun, saya kira, hal yang mustahil terjadi sekarang. Sebab, bangsa kita masih dikuasai oleh pejabat-pejabat pro-Cendana. Karena itu, tidak ada jalan bagi kita untuk menuju Indonesia baru yang lebih demokratis dan adil selain mengadakan pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Mahasiswa harus berperan aktif untuk memantau pelaksanaan pemilu serta menghalau dan menjegal agar kekuatan pro-status quo tidak bangkit lagi. Dan saya harapkan, alangkah lebih baik kalau mahasiswa tidak terpecah-pecah seperti sekarang ini--yang akan mengurangi keberhasilan perjuangan mahasiswa untuk terwujudnya reformasi.

Alangkah elegannya apabila Habibie tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Itu bukan untuk merampas hak Habibie untuk dipilih, melainkan untuk menjaga kemurnian hasil pemilu yang akan datang. Saya sependapat dengan Pak Amien Rais, yang mengatakan bahwa jika tidak mencalonkan diri lagi, Habibie akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai presiden keempat yang elegan. Munculnya kekuatan pro-Cendana yang menggunakan politik main uang (money politics) untuk kembali lagi itulah yang seharusnya dihalau oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia.

Saya yakin, apabila seluruh rakyat dan mahasiswa turut berpartisipasi menyukseskan pemilu yang jurdil dengan cara seperti yang saya paparkan di atas, akan lahir pemerintah yang legitimate yang didukung dan diakui rakyat, sehingga keinginan rakyat untuk mengadili Soeharto dan mencabut dwifungsi ABRI, terlebih lagi memperbaiki ekonomi bangsa, akan tercapai.

Heri Ruslan
Mahasiswa
Jalan Manisi Gang Bhakti II RT 004/009
Cibiru, Bandung

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus