Otonomi Daerah: Sebuah Simalakama Lagi?
arsip tempo : 173084948144.
M. Sadli
Pengamat ekonomi
| MASALAH implementasi undang-undang otonomi daerah mencuat lagi. Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Surjadi Soedirdja mengatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyerahan Kewenangan Kekuasaan akan dipercepat. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2000, walaupun sangat sempit dan terbatas, akan disesuaikan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimb |
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
