Kabar Pandemi 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Program Cepat Menekan Penyebaran Wabah

Pemerintah mendatangkan 3 juta vaksin dari Cina. Badan Pengawas Obat dan Makanan masih menunggu kelengkapan uji klinis.

 

i Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). /ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 6 Desember 2020. Antara/Dhemas Reviyanto

PEMERINTAH memprioritaskan pengadaan 3 juta vaksin untuk menekan penyebaran Covid-19 pada tahun ini. Sebanyak 1,2 juta vaksin sudah didatangkan dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, Cina, pada Ahad malam, 6 Desember lalu. Sisanya sebanyak 1,8 juta dosis akan didatangkan pada tahap kedua.

Presiden Joko Widodo menyatakan bersyukur Indonesia mendapat kiriman vaksin. “Alhamdulillah, vaksin sudah tersedia. Artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Covid-19," ujarnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebutkan pemerintah menganggarkan Rp 637,3 miliar untuk membeli 3 juta dosis vaksin Covid-19 sampai akhir tahun. "Untuk 2021, dianggarkan tambahan Rp17 triliun," ucapnya.


Menurut Terawan, pemberian vaksin diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan. Vaksin yang telah tiba pada tahap pertama akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan di Jawa dan Bali. Sedangkan yang berada di luar Jawa dan Bali mengikuti vaksinasi tahap kedua. “Kami harap disuntikkan bersama-sama setelah 1,8 juta dosis datang tahap kedua, setelah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan," tuturnya.

162071022318

Terawan mengatakan vaksinasi nasional akan dilakukan bertahap dan berjenjang sesuai dengan ketersediaan vaksin. Sasaran penerima vaksin direncanakan sebanyak 107 juta orang dari kalangan usia produktif, yakni 18-59 tahun.

Diperkirakan kebutuhan vaksin Covid-19 mencapai 246 juta dosis dengan asumsi setiap orang memerlukan dua dosis dan wastage rate 15 persen. Pemerintah juga menyediakan vaksin mandiri bagi masyarakat yang tak masuk program vaksinasi.

Vaksinasi mandiri akan digelar Kementerian Badan Usaha Milik Negara berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Hitungannya: 30 persen penerima vaksin dibiayai pemerintah dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

Guna memenuhi kecukupan dosis untuk imunisasi, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan sejumlah produsen vaksin Covid-19. Selain membeli vaksin dari Sinovac, pemerintah akan mendatangkan vaksin dari AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, serta Pfizer Inc and BioNTech.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menyatakan telah membuka komunikasi dengan Pfizer dan AstraZeneca. Adapun dari Novavax, perusahaan telah mengantongi komitmen pengadaan vaksin. "Dari Novavax kami sudah mendapat komitmen 30 juta dosis yang segera kami diskusikan," ucapnya.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah mengantongi komitmen pengadaan vaksin sebanyak 155 juta dosis dari total kebutuhan vaksinasi. Komitmen itu didapatkan dari Sinovac sebanyak 125 juta dosis dan Novavax 30 juta dosis.

Untuk memenuhi sisanya, Budi menuturkan, ada potensi pengadaan vaksin hingga 116 juta dosis. Vaksin itu antara lain berasal dari Pfizer dan AstraZeneca masing-masing 50 juta dosis. Sedangkan 16 juta dosis akan didapatkan dari COVAX, organisasi di bawah Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang bertugas memberikan akses vaksin, terutama bagi negara berkembang.

Sebagai anggota WHO, Indonesia berhak memperoleh vaksin sebanyak 20 persen dari total populasi. "Jadi kami ada potensi memperoleh 16 juta dosis vaksin di semester II 2021," kata Budi.

Budi menuturkan, pemerintah juga berencana menjalin komunikasi dengan produsen vaksin di Amerika Serikat, Moderna. Perusahaan yang mengembangkan antivirus melalui platform mRNA tersebut merupakan salah satu sumber vaksin COVAX selain AstraZeneca, Novavax, serta tujuh produsen lain. "Moderna pekan ini akan kami hubungi," ujarnya.

Adapun kandidat vaksin Moderna tercatat telah memasuki uji klinis tahap ketiga. Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat (FDA) berencana menggelar rapat pada 17 Desember 2020 untuk membahas pemberian izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin tersebut.

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmawan mengatakan vaksin telah terbukti secara klinis sejak 200 tahun silam ampuh mencegah berbagai penyakit. "Sebagai salah satu upaya protektif yang spesifik terhadap penyakit tertentu, dan ini merupakan salah satu metode kesehatan masyarakat yang sudah berlangsung kurang-lebih sekitar 200 tahun. artinya sudah jelas efikasinya," tuturnya.

Dia menjelaskan, vaksin telah terbukti bermanfaat mencegah virus dan bakteri menyerang tubuh manusia dan membuatnya sakit. Pemerintah pun sudah lama menjalankan program imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan anak guna melindungi mereka dari penyakit yang bisa dicegah.

Ede berharap masyarakat melihat program vaksinasi Covid-19 seperti halnya program imunisasi dasar bagi bayi dan anak. Vaksin diberikan untuk mengurangi risiko jatuh sakit akibat penyakit tertentu.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menyatakan kajian pemberian EUA untuk vaksin Sinovac masih berlangsung. Menurut dia, BPOM masih menunggu kelengkapan laporan uji klinis vaksin Sinovac guna memastikan keamanan dan efektivitas antivirus tersebut. "Data harus menunjukkan efikasi minimal 50 persen agar vaksin bisa digunakan dalam kondisi darurat," ucapnya.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemberian vaksin bertujuan menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Vaksinasi memberikan kekebalan secara individu, sementara herd immunity akan melindungi masyarakat yang tidak memperoleh vaksin karena alasan tertentu. “Karena itu, untuk mencapai kekebalan kelompok atau komunitas ini, prinsip gotong-royong merupakan hal yang utama,” tuturnya.

Menurut Wiku, kekebalan komunitas dapat dicapai apabila masyarakat yang sehat dan memenuhi kriteria mengikuti vaksinasi. “Sehingga, dengan jumlah yang memadai, akan tercipta herd immunity sekaligus melindungi kelompok-kelompok yang tidak divaksinasi," katanya.

EKO WAHYUDI, VINDRY FLORENTIN

Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=162071022318


#JagaJarak #PakaiMasker #CuciTangan Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kabar Pandemi 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.