Penahanan Besar-besaran Aktivis Demokrasi Hong Kong - Internasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Internasional 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Penahanan Besar-besaran Aktivis Demokrasi

Berita internasional dalam sepekan.

i Penangkapan aktivis pro demokrasi Lester Shun, saat penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong, di Hong Kong, 6 Agustus 2021. REUTERS/Tyrone Siu
Penangkapan aktivis pro demokrasi Lester Shun, saat penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong, di Hong Kong, 6 Agustus 2021. REUTERS/Tyrone Siu

HONG KONG

Penahanan Besar-besaran Aktivis Demokrasi

POLISI menahan 53 orang di Hong Kong pada Rabu, 6 Januari lalu. Ini penahanan terbesar terhadap aktivis demokrasi sejak undang-undang keamanan nasional diterapkan Cina enam bulan lalu. Penggerebekan dimulai pada Rabu pagi dalam sebuah operasi yang melibatkan sekitar seribu petugas unit keamanan nasional, unit khusus kepolisian yang dibentuk untuk menegakkan undang-undang tersebut.

Bukan hanya aktivis mahasiswa, pekerja sosial, akademikus, dan bekas jurnalis juga ditahan. John Clancey adalah orang Amerika Serikat pertama yang ditahan dengan undang-undang baru itu. Clancey adalah pengacara yang telah berpraktik di kota itu sejak 1997. Dia tak banyak berbicara ketika ditanyai wartawan saat digelandang polisi. “Terus bekerja untuk demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Hong Kong,” katanya seperti dikutip BBC.


Tokoh lain yang ditahan adalah Jeffrey Andrews. Orang Hong Kong keturunan India ini sering vokal berbicara tentang ketidakadilan rasial di kota itu. Dia menjadi pekerja sosial dari kelompok etnis minoritas pertama yang ditahan dengan undang-undang baru tersebut.

161158532992

Mark Daly, pengacara yang bekerja sama dengan Clancey dalam kasus-kasus hak asasi, mengkritik penangkapan ini. “Penahanan anggota komunitas yang damai, berakal sehat, dan moderat ini menunjukkan bahwa undang-undang keamanan nasional tak ada urusannya dengan keamanan—meski demikian, pemerintah tak dapat membungkam aspirasi demokratik,” ujarnya.



QATAR

Pemulihan Hubungan Negara Teluk

Siaran langsung pertemuan Pangeran Saudi Mohammed bin Salman dan Amir Qatar Emir, dalam Gulf Cooperation Council's (GCC) di Al-Ula, Arab Saudi, 5 Januari 2021. REUTERS/Ahmed Yosri

UNI Emirat Arab akan membuka kembali jalur perdagangan dan perjalanannya dengan Qatar dalam sepekan ke depan. Emirat, Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir telah menerapkan embargo ekonomi terhadap Qatar sejak 2017. Mereka menuding Qatar mendukung terorisme meskipun dibantah Qatar. Hubungan diplomatik itu kini pulih seusai pertemuan tingkat tinggi negara-negara Teluk yang dimediasi Kuwait dan Amerika Serikat pada Selasa, 5 Januari lalu.

Negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk itu berjanji “memulihkan kerja sama” di antara negara anggota. Dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 7 Januari lalu, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Emirat Anwar Gargash menyatakan Emirat menilai positif prospek pemulihan hubungan dengan Qatar, tapi ada beberapa isu yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama. “Ini permulaan yang sangat baik, tapi kami punya beberapa isu dalam membangun kembali kepercayaan bersama,” ucap Gargash seperti dikutip BBC.

Menteri Luar Negeri Qatar Syekh Muhammad bin Abdulrahman al-Thani menyatakan negaranya telah setuju menangguhkan tuntutan hukum atas embargo para tetangganya serta akan bekerja sama untuk memerangi terorisme dan keamanan transnasional. Tapi dia juga menegaskan bahwa Qatar tak akan mengubah hubungannya selama ini dengan Iran dan Turki, yang dituduh Gargash mencampuri kedaulatan dan kepentingan Arab.


PAKISTAN

Otak Serangan Mumbai Dihukum Lima Tahun Bui

PENGADILAN Pakistan menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Zakiur Rehman Lakhvi, pentolan kelompok militan Lashkar-e-Taiba, pada Jumat, 8 Januari lalu. Dia didakwa mendanai serangan teror di Mumbai, India, pada 2008. Serangan yang menewaskan 160 orang itu menyasar dua hotel mewah, stasiun kereta api, rumah sakit, pusat kebudayaan Yahudi, dan sasaran lain di kota tersebut. Lakhvi ditangkap pada Sabtu, 2 Januari lalu, di Provinsi Punjab, Pakistan, tempat dia mengelola sebuah toko obat, yang disebut tim antiterorisme sebagai caranya mengumpulkan dana.

Pemerintah Amerika Serikat menyebut putusan pengadilan ini sebagai “langkah penting untuk membuat dia (Lakhvi) bertanggung jawab atas perannya dalam mendukung terorisme dan pendanaannya”. “Kami akan mengikuti pengadilan ini secara dekat,” kata Departemen Luar Negeri Amerika melalui Twitter.

Lashkar-e-Taiba, yang berbasis di Pakistan, terkenal sejak dua dekade lalu setelah melakukan serangan bersenjata di Kashmir dan India. Pemerintah India menduga kelompok ini terlibat dalam serangan bersenjata ke parlemen India pada Desember 2001, yang memicu perang antara India dan Pakistan. Lakhvi telah berkali-kali ditahan dan dipenjara, tapi kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=161158532992


Hong Kong Terorisme Cina | Pemerintah Cina Pakistan Qatar Uni Emirat Arab

Internasional 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB