Manuver Baru Anwar Ibrahim ke Kursi Perdana Menteri Malaysia - Internasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Internasional 1/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Jurus Baru Jagoan Lama

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengaku mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen Malaysia untuk membentuk pemerintahan baru. Dituding hanya klaim tanpa bukti.

i Politikus Malaysia Anwar Ibrahim dan istrinya Wan Azizah Wan Ismail memberikan keterangan pers, di Kuala Lumpur, 23 September 2020. Reuters/Lum Huey Teng
Politikus Malaysia Anwar Ibrahim dan istrinya Wan Azizah Wan Ismail memberikan keterangan pers, di Kuala Lumpur, 23 September 2020. Reuters/Lum Huey Teng
  • Tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mengklaim memiliki dukungan mayoritas parlemen untuk menyingkirkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan membentuk pemerintahan baru. .
  • Memiliki pendukung besar, langkah politik Anwar menuju kursi perdana menteri selalu dijegal.
  • Posisi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menguat setelah koalisi Perikatan Nasional memenangi pemilihan di Sabah akhir pekan lalu. .

ANWAR Ibrahim membuat gebrakan saat pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tengah limbung menghadapi pandemi Covid-19. Pemimpin kelompok oposisi dan Partai Keadilan Rakyat (PKR) tersebut mengklaim mendapat dukungan mayoritas anggota Dewan Rakyat, parlemen negeri itu, untuk membentuk pemerintahan baru. “Dengan dukungan mayoritas yang tak terbantahkan di belakang saya, pemerintahan yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh,” katanya dalam konferensi pers di Kuala Lumpur pada Rabu, 23 September lalu.

Anwar mengatakan pemerintah saat ini tak mampu menangani krisis yang bisa berujung pada resesi ekonomi dan ketegangan rasial. Alih-alih memobilisasi sumber daya untuk menangani masalah, rezim Muhyiddin disebut hanya membagi-bagikan jabatan dan kontrak proyek untuk mengamankan dukungan parlemen. Kinerja 70 menteri di bawah kendali Muhyiddin, yang sudah tujuh bulan menjabat, pun dinilai tak jelas. “Perdana Menteri bahkan tak pernah sekali pun menggelar konferensi pers seusai rapat kabinet,” ujar Anwar.

Anwar tak menyebutkan jumlah pasti dukungan anggota parlemen yang didapatnya. Politikus 73 tahun itu menyebut dukungannya hampir mencapai dua pertiga dari 222 anggota Dewan. Anwar juga menyatakan mayoritas pendukungnya adalah orang Melayu dan muslim. Menurut dia, orang pertama yang akan mendapat laporan detail dukungan parlemen itu adalah Raja Malaysia Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.


Anwar tak bisa menemui Yang di-Pertuan Agong, yang dijadwalkan bertemu pada 22 September lalu, karena sang Raja tengah dirawat di Institut Jantung Negara. Dia disebut tidak akan menemui siapa pun, termasuk Anwar ataupun Muhyiddin, selama dirawat dan menjalani observasi di rumah sakit. Raja dirawat di Bangsal Kerajaan sejak 21 September lalu setelah mengaku merasa tidak enak badan.

Kantor berita Malaysia, Bernama, melaporkan Sultan Abdullah dirawat karena efek keracunan makanan dan cedera saat berolahraga. Pada Jumat, 2 Oktober lalu, Sultan Abdullah diizinkan pulang dari rumah sakit dan melanjutkan pemulihan diri di istana negara. Kembalinya sang Raja ke istana dinilai dapat membawa perubahan dalam krisis politik dan perebutan kursi perdana menteri yang melibatkan Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin.

Jalan Anwar menuju kursi perdana menteri terbuka lebar jika dia bisa meyakinkan Sultan Abdullah dengan bukti dukungan mayoritas parlemen. Raja Malaysia berhak mengganti perdana menteri jika meyakini pejabat itu tak lagi memiliki kendali dan dukungan Dewan Rakyat. Raja juga memiliki kuasa untuk membubarkan parlemen dan mendorong pemilihan umum digelar lebih cepat.

Kubu PKR, seperti dilaporkan The Star pada Ahad, 27 September lalu, menilai dukungan kepada Anwar sebagai kandidat perdana menteri harus dilandasi keinginan menyelamatkan negara dari krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Anggota parlemen, Johari Abdul, mengatakan mereka tetap mendukung supremasi konstitusi dan hukum dalam membentuk pemerintahan baru yang berintegritas. Ini diperlukan untuk, “Memperkuat pemerintahan dan melakukan reformasi institusi,” ucapnya.

Adapun Sekretaris Jenderal PKR Saifuddin Nasution menolak berkomentar lebih jauh ketika dimintai tanggapan mengenai klaim Anwar. “Saya ingin berfokus pada 'gerakan' ini,” tuturnya melalui pesan WhatsApp kepada Tempo, Kamis, 1 Oktober lalu. Politikus PKR yang juga putri Anwar, Nurul Izzah, pun enggan berkomentar.

Muhyiddin sejak awal tak ambil pusing soal klaim Anwar. Dia mengatakan Anwar harus bisa membuktikan klaimnya melalui proses dan metode yang ditentukan konstitusi. Dia mengklaim masih menjadi perdana menteri yang sah dan bahkan sudah membahasnya dengan Jaksa Agung Idrus Harun. “Saya akan terus menjalankan tugas sebagai perdana menteri,” katanya.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin saat mengikuti rapat di Parlemen Malaysia, di Kuala Lumpur, Juli 2020. Reuters/Lim Huey Teng

Muhyiddin mengaku tidak gila kekuasaan. Raja Malaysia dapat langsung memanggilnya jika memiliki bukti bahwa dia tak mendapat dukungan mayoritas anggota Dewan Rakyat. Jika ternyata Yang di-Pertuan Agong benar-benar memanggilnya karena masalah tersebut, dia bisa mengundurkan diri atau membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum dengan persetujuan Raja. “Sejauh ini saya belum dipanggil, jadi tak perlu bereaksi berlebihan,” tuturnya.

Posisi Muhyiddin menguat setelah koalisi Perikatan Nasional yang dipimpinnya menang dalam pemilihan umum parlemen di Negara Bagian Sabah. Koalisinya meraup 38 dari 73 kursi. Menurut Muhyiddin, seperti dilaporkan Reuters, kemenangan itu dapat membuka jalan untuk mempercepat pemilihan umum nasional. Hal ini dapat membantu dia mengakhiri sengketa politik, termasuk rongrongan kubu Anwar Ibrahim yang terus membayangi rezimnya sejak dia berkuasa pada Maret lalu.

Langkah Anwar kali ini membuka babak baru dalam perebutan kursi perdana menteri negeri jiran itu. Anwar tumbuh menjadi tokoh politik yang disegani sejak bergabung dengan Organisasi Melayu Bersatu (UMNO) pada 1982. Dalam karier politiknya, dia beberapa kali nyaris menjadi perdana menteri, tapi selalu digagalkan lewat kasus kontroversial. Relasinya dengan Mahathir Mohammad, mentor dan bosnya selama berpolitik, pun naik-turun.

Duet Anwar dan Mahathir kolaps menyusul krisis ekonomi di Asia pada 1997. Anwar dituding melakukan korupsi dan sodomi. Anwar dijebloskan ke penjara meski berulang kali membantah semua tuduhan tersebut. Dia menyatakan semua tuduhan kepadanya merupakan upaya untuk menyingkirkan dirinya yang dinilai menjadi ancaman politik untuk pemerintah dan Mahathir. Anwar menghabiskan 10 tahun hidupnya di penjara.

Anwar membuat kejutan setelah bersepakat dengan Mahathir, yang mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia pada 2016, untuk menghadapi rezim Perdana Menteri Najib Razak yang tengah didera skandal korupsi. Mereka memimpin koalisi Pakatan Harapan dan meraih sukses dalam pemilihan umum 2018. Namun Anwar gagal lagi menjadi perdana menteri setelah koalisi memutuskan jabatan itu diserahkan kepada Mahathir.

Mahathir berjanji menyerahkan kursi perdana menteri kepada Anwar setelah dua tahun menjabat, tapi janji itu tak pernah dipenuhi. Mahathir beralasan belum mendapat waktu yang tepat untuk mengumumkan suksesi. Pada Februari lalu, manuver politik dari sejumlah anggota Pakatan Harapan dengan politikus UMNO mengantar Malaysia ke dalam krisis politik. Mahathir dipaksa lengser dan koalisi pecah. Raja Malaysia akhirnya menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri.

Pakatan Harapan saat ini menguasai 91 dari 222 kursi di Dewan Rakyat. Anwar membutuhkan dukungan tambahan dari sedikitnya 21 anggota Dewan untuk mendapatkan klaim mayoritas dan membentuk pemerintahan baru. Anwar dilaporkan sudah memperoleh dukungan sejumlah politikus, termasuk dari UMNO, yang menguasai 39 kursi. Adapun koalisi Perikatan Nasional yang menyokong Muhyiddin menguasai mayoritas parlemen dengan 113 kursi.

Mahathir ragu Anwar bisa menyingkirkan Muhyiddin lewat klaim dukungan mayoritas anggota parlemen. Apalagi, menurut Mahathir, Anwar tidak bisa langsung bergantung pada sekutu barunya dari UMNO. “Tentu kita harus melihat dan menunggu, apakah ini sekadar sebuah episode dan klaim yang tidak terbukti,” ujarnya seperti dilaporkan South China Morning Post.

Kabar mengenai adanya dukungan sejumlah anggota parlemen dari UMNO kepada Anwar dibantah oleh Annuar Musa. Politikus senior dan anggota Dewan Pertimbangan UMNO itu mengatakan para petinggi partainya belum selesai membahas kebijakan untuk mendukung klaim Anwar. Annuar memiliki daftar sejumlah kolega yang diduga ikut mendukung gerakan Anwar. “Saat saya menanyai, mereka semua membantah,” ucapnya Annuar kepada New Strait Times pada Kamis, 1 Oktober lalu.

Annuar mengaku bingung terhadap klaim Anwar. Sekretaris Jenderal Barisan Nasional itu bahkan sudah membicarakannya dengan petinggi UMNO. Dia menilai Anwar hanya membuat pernyataan personal dan bukan untuk kepentingan partainya. “Karena itu, partai tidak memiliki alasan apa pun untuk membahasnya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyatakan tak akan melarang anggota parlemen dari partainya atau koalisi Barisan Nasional yang ingin mendukung Anwar. Namun Annuar yakin anggota partainya tetap solid mematuhi kebijakan partai, termasuk untuk tidak bernegosiasi dengan Anwar. “Seharusnya kita tak meributkan isu politik melulu, prioritasnya adalah soal ekonomi,” tuturnya.

Partai Pribumi Bersatu Malaysia juga tak mendukung langkah Anwar Ibrahim. Anggota Dewan Pertimbangan Partai Bersatu, Zuraida Kamaruddin, menilai cara Anwar yang ngotot menjadi perdana menteri itu tak pantas dan tidak mencerminkan sikap negarawan. “Dia justru menyabotase ekonomi, saham jatuh,” ujar Zuraida. “Dia harus ditegur karena menyebabkan instabilitas di negara ini.”

Klaim Anwar soal dukungan Dewan Rakyat juga meragukan. Menurut Zuraida, banyak anggota parlemen yang secara terbuka membantah kabar bahwa mereka telah mendukung Anwar. “Saya tak tahu apa lagi langkah dia selanjutnya, apa yang bakal dia manipulasi,” kata Menteri Perumahan dan Pemerintahan Lokal itu.

Wakil Presiden Partai Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bahkan menyebut klaim Anwar sebagai lelucon politik. Langkah Anwar juga dinilai sebagai upaya untuk mengganggu stabilitas pemerintah saat banyak orang makin yakin terhadap kepemimpinan Muhyiddin Yassin. Apalagi saat ini Malaysia tengah bergulat dengan krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. “Jika dia benar-benar memiliki dukungan mayoritas parlemen, buktikan lewat proses dan metode sesuai dengan konstitusi federal,” tuturnya.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (REUTERS, BBC, FREE MALAYSIA TODAY, MALAYSIA KINI, NEW STRAIT TIMES)

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-10-21 03:49:43


Internasional 1/3

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB