Jalan Pemakzulan untuk Trump - Internasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Internasional 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Jalan Pemakzulan untuk Trump

Parlemen secara resmi memulai penyelidikan mengenai pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Dipicu percakapan Trump dengan Presiden Ukraina.

i Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Washington, DC, 26 September 2019. Reuters/Jonathan Ernst
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Washington, DC, 26 September 2019. Reuters/Jonathan Ernst

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi menelepon pemimpin mayoritas DPR dari  Partai Demokrat, Steny Hoyer, Senin, 23 September lalu. Pelosi menyampaikan keputusan penting tentang rencana pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump yang sudah lama diusulkan Demokrat: ia mendukung. Hoyer menyatakan hal serupa.

Perubahan sikap Pelosi, yang selama ini menolak desakan memakzulkan Trump, dipicu bocornya percakapan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam percakapan selama 30 menit pada 25 Juli lalu itu, Trump mendesak Zelensky menyelidiki keluarga Joe Biden, mantan wakil presiden dan salah satu calon penantang potensial Trump dalam pemilihan presiden 2020.

“Ada banyak omongan soal anak Biden bahwa Biden menyetop penuntutan dan banyak orang ingin tahu soal itu,” kata Trump kepada Zelensky. Trump juga sempat menahan pencairan bantuan kepada Ukraina sebagai siasat untuk menekan negara tersebut.

Kasus ini terkait dengan putra Joe Biden, Hunter, yang sejak Mei 2014 menjadi direktur di Burisma, perusahaan gas swasta terbesar di Ukraina. Posisi perusahaan ini sensitif karena Mykola Zlochevsky, pendirinya, menjadi Menteri Lingkungan Ukraina di bawah Presiden Viktor Yanukovych.


Pada Februari 2014, demonstrasi besar pecah dan Yanukovych lengser. Negara-negara Barat kemudian mendesak Ukraina menyelidiki dugaan korupsi di Burisma. Viktor Shokin, wakil jaksa yang kemudian menjadi Jaksa Agung, mulai menyelidiki kasus ini dan berujung pada bebasnya Zlochevsky.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMzAgMTc6NDY6NDAiXQ

Hunter juga dinyatakan tidak melakukan kesalahan dalam kasus tersebut. Namun, sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat kala itu, Joe Biden menekan Ukraina agar memecat Viktor Shokin, yang dinilai tidak cukup mengungkap kasus korupsi itu.

Skandal inilah yang menjadi pokok percakapan Trump dan Zelensky yang dibocorkan seorang peniup peluit di komunitas intelijen. Pelosi lalu menggelar jumpa pers di Washington, DC, Selasa, 24 September lalu.

“Minggu ini Presiden telah mengaku meminta Presiden Ukraina mengambil tindakan yang akan menguntungkannya secara politis. Tindakan Presiden Trump itu mengungkap fakta yang tidak terhormat dari pengkhianatan Presiden terhadap sumpah jabatannya, pengkhianatan terhadap keamanan, dan pengkhianatan nasional dan integritas pemilihan umum kita,” ucap Pelosi. “Karena itu, hari ini saya mengumumkan bahwa DPR sedang bergerak maju dalam penyelidikan pemakzulan resmi. Presiden harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang di atas hukum.”

Trump membela tindakannya dengan menyatakan tidak ada hubungan antara pemotongan bantuan dan permintaannya agar Ukraina menyelidiki Joe Biden. Dalam serangkaian cuitannya setelah pengumuman Pelosi, Trump menyebut penyelidikan oleh Demokrat itu “hanya kelanjutan dari perburuan penyihir”.

 

 

UPAYA pemakzulan terhadap Donald Trump sudah lama mencuat gara-gara ulah Presiden dari Partai Republik itu. Salah satu pengusulnya Brad Sherman, anggota Kongres dari daerah pemilihan California. Dalam suratnya pada 7 Juni 2017, ia mengatakan ada penggunaan ancaman oleh Trump untuk menghalangi penyelidikan pidana terhadap Michael Flynn, bekas anggota tim kampanye Trump yang kemudian didakwa berbohong kepada Biro Penyelidik Federal (FBI) tentang hubungannya dengan Rusia.

Selain itu, Sherman menyebut pemecatan terhadap Direktur FBI James Comey sebagai upaya merintangi hukum. Ikhtiar Sherman ini didukung Alexander N. Green, anggota Kongres dari Texas. Green meminta usul pemakzulan Trump diputuskan melalui pemungutan suara di Kongres pada Desember 2017 dan Januari 2018. Namun inisiatif tersebut gagal karena saat itu Partai Republik mengontrol Kongres, yang dengan mudah mematahkan rencana pemakzulan Trump.

Memakzulkan Presiden Amerika Serikat memang bukan hal mudah. Menurut Konstitusi, pemakzulan terhadap presiden dan pejabat sipil lain, seperti hakim federal, bisa dilakukan jika anggota parlemen percaya bahwa mereka telah melakukan “pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan tinggi dan pelanggaran berat lain”. Dalam sejarah Amerika, ada tiga presiden yang terancam upaya pemakzulan, yakni Andrew Johnson, yang memimpin pada 1865-1869; Richard M. Nixon (1969-1974); dan Bill Clinton (1993-2001).

Selain tidak mudah membuktikan kejahatan, nasib usul pemakzulan sangat bergantung pada dukungan di dua kamar di Kongres, yaitu DPR dan Senat. Selama ini kaum Republikan menguasai dua kamar itu sehingga usul pemakzulan mudah gugur. Keadaan berubah ketika pemilihan umum paruh waktu pada November 2018 membuat Demokrat menjadi mayoritas di DPR, meski Senat tetap dikuasai Republik.

Dukungan terhadap pemakzulan membesar setelah keluarnya “Laporan Investigasi Campur Tangan Rusia dalam Pemilihan Presiden 2016”, yang umumnya dikenal sebagai “Laporan Mueller”, pada 18 April 2019. Laporan tersebut merinci setidaknya sepuluh kasus kemungkinan upaya menghalangi keadilan yang dilakukan Trump. “Mueller menendang bola pemakzulan ke Kongres. Konstitusi memberikan tanggung jawab kepada Kongres untuk memakzulkan presiden yang tidak layak. Apa lagi yang kita butuhkan?” kata Maxine Waters, anggota DPR dari California.

Inisiatif itu memang berpulang kepada para pemimpin Demokrat di DPR, terutama Nancy Pelosi, yang menjadi Ketua DPR sejak Januari 2019. Menurut The New Yorker, Pelosi berusaha menahan desakan pemakzulan karena pertimbangan jangka panjang: mendepak Trump dari Gedung Putih dalam pemilihan presiden 2020 dan Demokrat menguasai DPR serta Senat. Dalam perspektif Pelosi, langkah cepat menuju pemakzulan terlihat lebih sebagai ancaman daripada peluang.

Jajak pendapat yang dilakukan para peneliti di Monmouth University juga menunjukkan tren menurunnya sentimen publik terhadap rencana pemakzulan Trump. Dalam jajak pendapat pada Mei 2019, sebanyak 30 persen responden mendukung pemakzulan, turun dari 33 persen dalam survei pada Maret.

Perubahan besar terjadi ketika percakapan telepon antara Trump dan Volodymyr Zelensky terungkap. Tujuh anggota Partai Demokrat kemudian membuat tulisan opini yang menyatakan, “Presiden Amerika Serikat mungkin telah menggunakan posisinya untuk menekan negara asing agar menginvestigasi lawan politiknya.” Pada titik inilah, menurut Washington Post, Pelosi sadar bahwa sekaranglah saatnya untuk memakzulkan Trump.

Namun pemakzulan membutuhkan proses panjang. Menurut Konstitusi, penyelidikan awal akan dilakukan oleh Komisi Hukum DPR, yang dipimpin politikus Demokrat, Jerrold Nadler. Bisa dipastikan Komisi akan meloloskan pemakzulan itu, yang kemudian dibawa ke sidang pleno DPR. Sidang DPR dipastikan juga akan meloloskannya karena posisi Demokrat menguasai dengan 235 kursi, sementara Republik memiliki 198 kursi.

Namun keputusan pemakzulan DPR itu harus disetujui Senat, yang kini masih dikuasai Republik dengan 53 kursi, sementara Demokrat punya 45 kursi. Pemakzulan mungkin berhasil hanya bila politikus Demokrat dapat membujuk 20 anggota parlemen dari Republik membelot dan mendukung pemecatan Trump dari Gedung Putih. Namun, dalam jajak pendapat terbaru Quinnipiac University, Trump mendapat dukungan 85 persen di kalangan Republikan.

Pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnell, tak banyak bereaksi soal pengumuman Pelosi. Ia mengizinkan senator Republik mendukung resolusi agar bahan pengaduan lengkap mengenai percakapan telepon antara Trump dan Zelensky itu disampaikan ke Kongres. “Apa yang kami miliki di sini adalah tuduhan terkait dengan bantuan Ukraina oleh peniup peluit. Itu saja yang kita ketahui sekarang,” ujar McConnell. Dia tidak mau berspekulasi tentang apa yang akan terjadi setelah itu, termasuk mengenai pemakzulan yang dimulai oleh Demokrat.

ABDUL MANAN (POLITICO), (WASHINGTON POST, CNN, TIME, VOA)

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-30 17:46:40


Internasional 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB