Internasional 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Jalan Baru Menggoyang Najib

Kubu oposisi tak hanya mengajukan mosi tidak percaya untuk memakzulkan Najib Razak. Jalan lain yang akan ditempuh adalah menjegal proposal anggaran dari pemerintah.

i

Upaya pemakzulan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak memasuki babak baru. Kamis pekan lalu, koalisi oposisi Malaysia, Pakatan Harapan, bulat memutuskan pengajuan mosi tidak percaya. Pemimpin oposisi, Wan Azizah Wan Ismail, berbekal dukungan yang masih minus, mantap mendatangi kantor ketua parlemen Pandikar Amin Mulia.

"Perlu dicatat bahwa mosi ini berkaitan dengan hilangnya kepercayaan terhadap Najib Tun, bukan pemerintah," kata Azizah dalam keterangan yang diterima Tempo setelah mendaftarkan usul mosi. Menurut dia, krisis politik, sosial, dan ekonomi yang mendera Malaysia saat ini dipicu oleh buruknya kepemimpinan Najib.

Azizah menyadari pengajuan mosi tak lantas memuluskan langkah untuk memakzulkan Najib. Keraguan masih menggelayuti oposisi, yang baru mengantongi 88 suara. Padahal mereka memerlukan setidaknya dukungan dari 112 anggota parlemen untuk menguasai lebih dari separuh kekuatan guna mengegolkan mosi tidak percaya.


Namun Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) ini tetap berkukuh maju. Azizah yakin oposisi-yang dimotori partainya dan disokong Democratic Action Party, Partai Sosialis Malaysia, dan Partai Islam Semalaysia-bakal meraup dukungan anggota parlemen dari koalisi pemerintah, Barisan Nasional. "Saya percaya sebagian besar anggota Dewan Rakyat (parlemen) telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Najib," ujarnya.

161880197816

Malaysia dirundung krisis politik yang dipicu oleh skandal keuangan di 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang diduga melibatkan Najib. Ia adalah ketua dewan penasihat di perusahaan investasi negara yang sedang terbelit utang US$ 11,1 miliar itu.

Kasus 1MDB, seperti diberitakan Channel News Asia, tak lagi semata kasus keuangan biasa setelah The Wall Street Journal dan Sarawak Report pada edisi 2 Juli lalu melansir kabar bahwa ada dana 2,6 miliar ringgit mengalir ke rekening Najib. Duit itu diduga terkait dengan 1MDB. Kasus ini lantas diusut bersama oleh Jaksa Agung, Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), Polisi Diraja Malaysia, dan Bank Negara.

Oposisi mempersoalkan kasus ini sejak 2010. Namun mereka menemukan momentum baru tahun ini setelah situs berita The Wall Street Journal dan Sarawak Report melansir kabar bahwa dana 1MDB dicuri melalui skema kesepakatan gelap. Gaung kasus itu lebih bergema saat eks perdana menteri Mahathir Mohamad menjadikannya alasan untuk mengkampanyekan upaya melengserkan Najib. Namun Najib bergeming.

Upaya menggoyang Najib tak hanya berlangsung di parlemen. Pada 29-30 Agustus lalu, ratusan ribu warga Malaysia turun ke jalan menggelar demonstrasi Bersih 4. Pawai akbar ini digalang Bersih 2.0, koalisi 88 organisasi nonpemerintah di Malaysia yang didirikan pada 2007. Mengenakan kaus dan atribut serba kuning, mereka menuntut reformasi pemilihan umum dan mendesak Najib mundur. Tapi cara ini juga tak mempan.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Najib sempat membuat para pemimpin United Malays National Organisation (UMNO)-partai yang dipimpin Najib dan motor utama dalam Barisan Nasional-gerah. Namun mereka belum menunjukkan sikap tegas apakah mendukung atau menolak upaya pemakzulan terhadap perdana menteri 62 tahun itu. Sikap ini pernah menuai kritik dari Mahathir, yang juga mantan tokoh UMNO. Ia menuding para politikus UMNO memilih bungkam karena "telah dibeli" oleh Najib.

Mahathir mendesak anggota parlemen dari UMNO mendukung mosi tidak percaya. Menurut dia, saat ini momentum yang pas bagi UMNO untuk memastikan pemberantasan korupsi di tubuh pemerintah berjalan tanpa pandang bulu. "Saya meminta mereka siap (dengan mosi tidak percaya)," kata Mahathir bulan lalu. "Bila Anda tidak mendukung hal itu, kami tidak akan memilih Anda."

Oposisi menyadari upaya mendepak Najib bakal menghadapi jalan terjal. Di parlemen, mereka harus menggaet dukungan dari partai-partai penyokong Barisan Nasional. Mereka, misalnya, terus melobi sejumlah pemimpin UMNO. "Mereka memainkan peran yang besar," ujar Wakil Ketua PKR Tian Chua.

Kursi perdana menteri menjadi iming-iming yang ditawarkan kepada UMNO. Menurut Tian, bila Najib bisa dilengserkan, posisi perdana menteri bakal tetap dipegang kader dari partai peraih 88 kursi di parlemen itu. "Tidak semestinya UMNO tidak berkuasa," katanya.

Ketua Barisan Nasional Tan Sri Abdul Samad Shahrir menyatakan langkah pengajuan mosi tidak percaya hanya akan berakhir sia-sia. Ia memastikan tidak ada anggota parlemen dari koalisi partai propemerintah yang bakal membelot dan memberikan dukungan kepada kubu oposisi.

Namun, menariknya, Shahrir justru menyarankan oposisi berkonsentrasi menjegal proposal anggaran tahun 2016. Parlemen dan pemerintah membahas rencana anggaran dalam rapat hari Jumat. "Jika anggaran tidak lolos, bagaimana pemerintah menjalankan administrasi?" ucapnya.

Tian Chua mengakui oposisi telah menyiapkan rencana tersebut. Langkah politik "memveto" rencana anggaran pemerintah bisa berujung pada terjungkalnya Najib. "Akan kami ambil peluang ini untuk menolak budget," ujarnya. "Kalau budget tidak diterima parlemen, perdana menteri dan kabinetnya harus meletakkan jabatan."

Anggota oposisi, Raja Kamarul Bahrin Raja Ahmad, mengatakan penolakan rencana anggaran merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap Najib. "Sudah waktunya anggota parlemen memainkan peran mereka dan membantu menemukan solusi atas krisis ini," kata anggota parlemen dari Kuala Terengganu ini.

Analis politik Wong Chin Huat menilai opsi menjegal Najib lewat anggaran justru lebih masuk akal. Menurut dia, cara ini lebih efektif di tengah kebuntuan politik antara kubu oposisi dan Barisan Nasional. "Kasus 1MDB telah membebani perekonomian negara kita," ujarnya. Menurut dia, jatuhnya kurs ringgit terhadap dolar Amerika dan anjloknya kepercayaan investor dapat dijadikan alasan kuat untuk menolak anggaran pemerintah.

Menurut Tian Chua, keengganan Najib untuk lengser membuat oposisi geram. Apalagi Najib tidak pernah mengklarifikasi ihwal dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Najib, kata dia, justru menyalahgunakan wewenang untuk menghalangi penyelidikan, seperti saat ia memecat Jaksa Agung Gani Patail. "Sepatutnya ia tak menggunakan kuasanya untuk menghentikan jabatan yang tidak boleh dikawal oleh kuasa politik."

Di Putera Jaya, Najib terlihat tenang menghadapi berbagai upaya menjatuhkan dirinya. Ia berkali-kali menyatakan bakal mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam kasus ini. "Ada sejumlah penyelidikan independen, beberapa di antaranya saya perintahkan langsung. Kita harus menunggu hasil investigasi ini daripada menghakimi lewat pemberitaan," ujarnya.

Najib berdalih 1MDB saat ini tengah menjalani rencana rasionalisasi, yang memungkinkan perusahaan itu melunasi utang dan memulihkan kondisi keuangannya.

Sikap kukuh Najib mendapat dukungan dari anggota kabinet. Menteri Perkotaan, Perumahan, dan Pemerintahan Daerah Rahman Dahlan, misalnya, justru menantang Wan Azizah Wan Ismail dan pentolan oposisi lain untuk mundur dari posisi mereka bila mosi tidak percaya gagal. "Saya mendesak mereka mengambil tantangan ini. Apakah mereka bernyali?" katanya, seperti dikutip Free Malaysia Today.

Mahardika Satria Hadi (Channel News Asia, Free Malaysia Today, The Star)


Distribusi Kursi di Parlemen Malaysia

Koalisi oposisi yang dipimpin Wan Azizah Wan Ismail memerlukan minimal 23 suara tambahan dari partai-partai propemerintah yang tergabung dalam Barisan Nasional. Tambahan suara itu membuat mereka dapat menguasai separuh perolehan kursi di parlemen. Dengan begitu, kubu oposisi dapat meloloskan usul mosi tidak percaya untuk memakzulkan Najib Razak.

A. Koalisi Pemerintah (Barisan Nasional)
1. United Malays National Organisation (UMNO) 88 kursi
2. Malaysian Chinese Association (MCA) 7 kursi
3. Malaysian Indian Congress (MIC) 4 kursi
4. Partai Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) 2 kursi
5. Partai Rakyat Sarawak (PRS) 6 kursi
6. Sarawak United People Party (SUPP) 1 kursi
7. Partai Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) 14 kursi
8. Partai Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 1 kursi
9. United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation (UPKO) 3 kursi
10. Sarawak Progressive Democratic Party (SPDP) 4 kursi
11. Partai Bersatu Sabah (PBS) 4 kursi
Total: 134 kursi

B. Koalisi Oposisi
1. Democratic Action Party (DAP) 37 kursi
2. Partai Islam Semalaysia (PAS) 21 kursi
3. Partai Keadilan Rakyat (PKR) 28 kursi
4. Partai Sosialis Malaysia (PSM) 1 kursi
TOTAL: 87 kursi

C. Independen 1 kursi

TOTAL SUARA PARLEMEN: 222 kursi


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161880197816



Internasional 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.