Urgensi Etika Beragama dan Mahkamah Etik

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), pada Jumat, 20 September 2024. Diskusi bertema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dan Berbangsa dan Bernegara” yang berlangsung di Universitas Pattimura, Ambon.

Sejumlah narasumber yang hadir, antara lain Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Moch. Qasim Mathar; peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ahmad Najib Burhani; sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola; dan lainnya. Mereka berdialog tentang bagaimana peran agama sebagai salah satu sumber moralitas tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semua sepakat, tiada satupun agama yang memuat nilai-nilai buruk. Semua agama memiliki ajaran yang selaras dan integral dengan prinsip etika moralitas secara umum. Logikanya, orang yang menjalankan ajaran agama secara paripurna, maka dia juga memiliki etika berperilaku yang positif. 

Bercermin dari fenomena yang terjadi saat ini, agama justru seolah hanya menjadi simbol dan institusi. Nilai-nilai agama tidak dimaknai hingga relung sanubari dan diimplementasikan menjadi perilaku. Ajaran agama hanya menggema sebagai sebuah ritual, tanpa penghayatan. 

Akar persoalan etika bukan hanya persoalan individu, namun juga menjadi tantangan bagi negara. Kerapuhan etika yang kini terjadi, salah satunya karena pola asuh yang memberikan kebebasan berlebih, terutama kepada anak usia dini. Akibatnya, anak menjadi kurang bertanggung jawab, egois, permisif, berwatak lemah, tidak berpendirian, boros, dan malas.

Di sisi lain, paradoks keagamaan juga memiliki banyak masalah. Paradoks harmoni beragama yang tidak tercipta karena adanya pembatasan hak umat oleh negara karena faktor keamanan dan ketenangan di masyarakat, hingga pengelompokan dan kecenderungan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Akibat dari semua itu, terjadi segregasi sosial yang berdampak di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Selain itu, persoalan agama mayoritas dan minoritas yang dianut oleh warga negara juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadilan dan kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara. Diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi. Di antaranya, memasukkan nilai-nilai agama yang universal ke dalam Undang-undang Etik, sehingga nilai-nilai agama tidak hanya sebagai nilai moral, tetapi juga keputusan tertulis. 

Penegakan hukum dan aturan yang ketat, yaitu pemimpin politik harus tunduk pada aturan dan sistem hukum yang kuat harus mampu menghukum mereka yang terbukti melakukan korupsi atau manipulasi politik. Perlunya penguatan pendidikan agama, bukan hanya berfokus pada ritual, tafsir agama tekstualis, simbol, namun juga pembentukan karakter yang mengedepankan toleransi, persatuan, dan kemanusiaan. Meningkatkan edukasi literasi digital sejak dini dalam jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta mewujudkan peran agama dalam pendidikan moral, yaitu pendidikan agama yang mengedepankan toleransi, keadilan, dan empati. 

Sebelumnya, dalam FGD yang digelar BPIP bertema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Perspektif Budaya Hukum” di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa, 17 September 2024, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menegaskan, Indonesia sudah saatnya memiliki lembaga yang khusus menangani pelanggaran etika, yaitu Mahkamah Etika Nasional. Hal itu untuk memperbaiki kerapuhan etika penyelenggara negara.

Sejak 2009, Jimly telah berulang kali mempromosikan pentingnya menata sistem etika di Indonesia. Namun hingga kini, tidak ada usaha nyata dari pemerintah untuk mewujudkan rekomendasi yang telah tertuang dalam Tap MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Koentjoro, mengatakan, pentingnya pendidikan etika sejak dini. Sebab, baginya, nilai-nilai etika adalah fondasi yang harus ditanam dari akar. Dengan begitu, pohon hukum akan tumbuh kuat dan berbuah keadilan. "Saya belajar adab lebih penting dari ilmu. Aturan sopan santun etika, itu yang harus ditingkatkan. Dan budaya kita sudah mulai mengutamakan logika daripada rasa. Ini yang menjadi masalah," kata Koentjoro.