Efek Heru Setahun Memimpin Jakarta

Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono kembali melanjutkan kiprahnya membenahi DKI Jakarta hingga 2024. Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah ia terima pada Senin, 16 Oktober 2023 lalu. 

Birokrat kelahiran Sumatera Utara itu resmi memimpin Jakarta sejak 17 Oktober 2022, menggantikan Anies Baswedan yang telah berakhir masa tugasnya. Selama bertugas, kinerja Heru dievaluasi Kemendagri per triwulan. Terakhir, pada 30 September 2023 silam.

Ada banyak isu yang menjadi sorotan Kemendagri dalam evaluasi terakhir itu, antara lain di sektor kesehatan, inflasi, stunting, polusi, hingga masalah sampah. Bagaimana Heru memimpin seluruh perangkat daerah untuk mengatasi berbagai permasalah tersebut selama setahun? Berikut paparannya.

Laju Perekonomian dan Inflasi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, selama kepemimpinannya, Heru berhasil menahan angka inflasi dalam rentang target Pemerintah Pusat sebesar 3 persen ± 1 dan selalu di bawah nilai inflasi nasional.

Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mencatat, inflasi Jakarta secara kumulatif (Januari hingga September 2023) sebesar 1,89 persen, sementara inflasi nasional 2,28 persen. Sedangkan hingga triwulan II 2023, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,13 persen, bertumbuh 0,18 persen dari triwulan sebelumnya.

“Hal ini tercapai melalui kerja sama yang baik dari TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Heru Budi Hartono,” ujar Eliawati atau acap disapa Eli.

Berkat kepemimpinan tersebut, Pemprov DKI meraih dua penghargaan secara beruntun. Pada 31 Agustus 2023, sebagai TPID terbaik 2022 untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali. Berlanjut pada 29 September 2023, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi Pj Gubernur Heru karena berhasil menjadi kepala daerah yang mengoordinasikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah di Jakarta di tengah tantangan inflasi.

Penurunan Prevalensi Stunting

Pada Februari 2023 lalu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoyo, memuji Heru yang berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,8 persen. Lebih rendah daripada angka stunting nasional 21,6 persen. Dari hasil capaian tersebut, Pemprov DKI menargetkan prevalensi stunting turun lagi menjadi 13,7 persen pada 2024 sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD). 

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati, keberhasilan ini berkat penekanan terus-menerus dari Heru untuk berkoordinasi di antara perangkat daerah. 

“Sebelum menyusun aksi dalam penyelesaian masalah, Pak Pj selalu meminta data akurat yang kemudian dikaji dan dievaluasi bersama, dalam membuat kebijakan dan penerapan bersama dengan seluruh stakeholder. Beliau dapat memberikan arahan, baik secara luas sampai dengan teknis,” tutur Ani.

Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono

Pemadanan Data Bantuan Sosial

Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, sebagai Pj. Gubernur, Heru selalu menekankan validitas data, sehingga program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

“Proses perbaikan data tersebut terus dilaksanakan secara reguler sehingga didapatkan data yang semakin valid dan akan meningkatkan efisiensi anggaran pemberian bantuan sosial,” kata Premi.

Ia juga menyaksikan langsung kepedulian Heru saat bertemu langsung dengan warga Jakarta. Misalnya, saat meninjau korban bencana kebakaran di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Heru bertemu seorang ibu bersama tiga anak yang ditinggalkan suaminya. Sontak ia meminta agar anak-anak tersebut dirawat oleh Pemprov DKI.

Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta telah teralokasi anggaran untuk bantuan sosial, seperti Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disablititas Jakarta (KPDJ), serta Kartu Peduli Anak dan Remaja (KPRAJ). Pada 2023, jumlah penerima KAJ sebanyak 15.355 orang, KLJ 206.695 orang, KPDJ 21.172 orang, dan KPARJ 2.527 orang.

RTH dan Mempercantik Kelurahan

Melansir dari JakartaSatu, luas total Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta baru mencapai 33 km². Angka ini, sekalipun mengesankan, hanya lima persen dari total luas wilayah Jakarta. Sementara, dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kota seharusnya memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari total luas wilayah. 

Keberadaan RTH bermanfaat untuk menyaring udara yang kotor. Tak heran, saat mendapat kepastian jabatannya diperpanjang hingga 2024, Heru menegaskan, akan berfokus pada permasalahan yang belum dia selesaikan sebelumnya, antara lain kemacetan, polusi udara, dan sampah. 

Guna menambah penghijauan di setiap kawasan, sebenarnya Heru memiliki terobosan penting, yakni Penataan Kawasan Kelurahan. Dicetuskan pada 18 Oktober 2022 di Taman Ismail Marzuki, Heru menyebut sebanyak 267 kelurahan yang telah ditata rapi sepanjang 2023. 

"Selain mempercepat penggunaan motor dan mobil listrik serta bahan bakar yang ramah lingkungan, kita juga upayakan memperbaiki kualitas udara dengan kegiatan penataan kawasan ini yang turut menambah jumlah RTH di Jakarta," katanya pada Juni 2023 silam.

Penataan Kawasan Kelurahan ini dikontrol melalui penilaian yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pemprov DKI. Pada Januari 2023 lalu, telah terpilih 17 kelurahan terbaik 2023 (dari hasil penilaian pada 2022).

Berkat kegigihan Heru ini, pada 28 Februari 2023, lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta, meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 

Sampah dan RDF

Setiap hari lebih dari 7.500 ton sampah masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat. Namun, sekarang Jakarta sudah dapat mengelola sampah tersebut untuk mengatasi gunungan sampah, sekaligus menjadi tambahan penghasilan daerah. Pj Gubernur Heru telah meresmikan Refused Derived Fuel (RDF) Bantargebang pada 27 Juni 2023. 

Melalu RDF, sebanyak 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru dapat diolah setiap hari untuk dijadikan 700 ton RDF, lalu dijual sebagai bakar ramah lingkungan ke industri semen, karena nilai kalornya yang tinggi. Selain itu, keberadaan RDF diperkirakan akan memperpanjang umur pelayanan landfill di Zona IC dan IV hingga 1-2 tahun.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, setelah RDF Bantergebang, Pemprov DKI akan menambah lagi dua RDF pada 2024, yakni di Rorotan, Jakarta Utara, dan Pegadungan, Jakarta Barat.

Selain RDF, Asep melanjutkan, Pemprov DKI tetap melibatkan kolaborasi pentahelix untuk mengatasi permasalahan sampah, sebagaimana diamanatkan Pj Gubernur Heru, melalui gerakan Jakarta Sadar Sampah. Sejumlah elemen pentahelix yang bekerja sama antara lain Waste4change, Jakmania, Lyfwithless, UI Go Green, dan banyak lagi.

Pengurangan Titik Banjir

Di bawah kepemimpinan Heru, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta menjalankan berbagai program untuk mengatasi banjir. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas saluran air dan pembuatan konstruksi pintu air di kawasan yang kerap terjadi genangan, terutama di kawasan Gandaria dan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, serta Jalan D. I. Panjaitan, Jakarta Timur.

Untuk kawasan pesisir yang kerap mengalami banjir rob, Dinas SDA DKI menjalankan empat langkah mitigasi, yakni pembangunan tanggul pengaman pantai, pembangunan pompa pintu air di muara sungai, membangun sistem monitoring dan early warning system banjir rob dan land subsidence, serta membatasi eksploitasi air tanah.

Adapun prestasi Pj Gubernur Heru pada 2023 dalam rangka penanggulangan banjir adalah penyelesaian Sodetan Ciliwung bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sodetan yang dapat mengalihkan 60 meter kubik/detik air dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) ini sempat mandek selama enam tahun. Akhirnya, salah satu proyek penanggulangan banjir Jakarta tersebut diresmikan Presiden Jokowi pada 31 Juli 2023.