Membangun Kemandirian Buru Selatan

Kabupaten Buru Selatan, Maluku, adalah salah satu kabupaten  termuda  berusia 15 tahun. Daerah pemekaran Kabupaten Buru ini memiliki luas wilayah 6.723 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 77 ribu jiwa. Dalam usia yang masih “belia”, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berusaha meningkatkan kemandirian dengan mendorong konektivitas antar-kawasan.

Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa, mengatakan pemerintah telah menetapkan enam wilayah pengembangan sesuai dengan jumlah kecamatan. Enam wilayah pengembangan ini adalah kawasan Namrole, Leksula, Kepala Madan, Fena Fafan, Waesama, dan Ambalau. 

“Tujuan pembangunan Kabupaten Buru Selatan adalah mengembangkan potensi dan ciri khas masing-masing kawasan. Misalkan mau dibuat pusat pemerintahan, sentra perdagangan dan jasa, atau menjadi kawasan penghasil sumber daya alam,” kata Safitri.

Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Buru Selatan, yakni meningkatkan kemandirian Buru Selatan secara berkelanjutan sebagai kabupaten yang rukun, adil, dan sejahtera berbasis agromarine. 

Kabupaten Buru Selatan memiliki sumber daya alam melimpah dan belum dikelola dengan maksimal.

Enam kawasan khusus di Kabupaten Buru Selatan memiliki sejumlah potensi yang menarik untuk investor. Di antaranya, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Hanya saja, Safitri menyampaikan keterbatasan infrastruktur, seperti jalan provinsi dan jalan nasional yang belum memadai untuk menghubungkan kawasan- kawasan strategis tersebut.

Jalan kabupaten sepanjang 384,28 kilometer. Dari angka itu, ruas jalan yang masih dalam kondisi baik sepanjang 52,25 kilometer atau 13,60 persen. Sedangkan kebutuhan jembatan sepanjang 3.505 meter dengan 153 bentangan.

Jembatan yang sudah terbangun sepanjang 751,6 meter dengan 49 bentangan atau 21,44 persen. Adapun yang belum terbangun sepanjang 2.753,3 meter atau 78,56 persen. Jalan nasional yang membentang di Kabupaten Buru Selatan sepanjang 87 kilometer, jalan provinsi Sp. Oki - Waetawa sepanjang 49,12 kilometer dan jalan provinsi Namrole - Leksula sepanjang 48,35 kilometer.

“Kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memperbaiki sarana dan prasarana penunjang agar investor kian tertarik menanamkan modalnya,” ujar Safitri. 

Pada 2022, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan sebesar 5,53 persen. Angka ini naik dari tahun sebelumnya, yakni 3,5 persen dan pernah minus 0,01 persen selama pandemi Covid-19 (2020-2021).

Pemerintah pusat mencantumkan Kabupaten Buru Selatan dalam berbagai kebijakan strategis nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan simpul transportasi laut yang meliputi Pelabuhan Ambalau dan Pelabuhan Namrole di Kabupaten Buru Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku menetapkan jalan lintas Pulau Buru yang meliputi Teluk Bara, Air Buaya, Samalagi, Namlea, Marloso, Mako, Modaumohe, dan Namrole sebagai jalan kolektor primer. Di dalam peraturan presiden itu juga menyebutkan penetapan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan hutan bakau.

Nama Kabupaten Buru Selatan juga tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 430 Tahun 2022 tentang Penetapan Jalan Primer Menurut Fungsinya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Kabupaten Buru Selatan menjadi bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Ambon- Bandaneira dan sekitarnya,  serta masuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Buru dan sekitarnya.

Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Kabupaten Buru Selatan menjadi bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Ambon- Bandaneira dan sekitarnya,  serta masuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Buru dan sekitarnya.

Mengenai pengembangan sektor pariwisata, Safitri menjelaskan potensi pariwisata di Kabupaten Buru Selatan yang terbagi atas wisata bahari dan wisata pantai. Mulai dari Pantai Wali, Wamsoba Resort, Pulau Oki, Teluk Tifu, Wisata Arum Jeram Waetina, Wisata Air Babunyi yang telah mendapat AFI Award sebagai wisata unik. Hingga Pulau Tomahu yang dikunjungi wisatawan Kapal Pesiar Haritage Adventure pada 7 Juli 2023.

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendorong kolaborasi penguatan pariwisata antara pemerintah desa, kelompok masyarakat sadar wisata, perguruan tinggi, berbagai asosiasi pariwisata, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah juga memperhatikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pariwisata.

Kabupaten Buru Selatan memiliki sumber daya alam melimpah dan belum dikelola dengan maksimal.

Para pelaku UMKM diarahkan untuk mampu menghasilkan produk barang dan jasa yang menarik, khas, dan memenuhi standard untuk menjadi buah tangan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jenis UMKM yang berkembang di Kabupaten Buru Selatan antara lain produk minyak kayu putih, minyak cengkih, olahan ikan, pisang, singkong, sagu, selai nanas, dan kacang.

Salah satu rencana pembangunan pariwisata yang segera berjalan adalah pengembangan kawasan water front yang berbatasan langsung dengan Laut Banda di sebelah selatan. Water front ini akan menjadi pintu masuk ke ibu kota kabupaten, yakni Kota Namrole, menghubungkan kota dengan berbagai aktivitas di sepanjang perairan, dapat digunakan sebagai sentra kegiatan masyarakat, hingga sebagai area permukiman nelayan.