maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Diskriminasi Pekerja Disabilitas

Sabtu, 3 September 2022

Sebanyak 28,37 persen pekerja disabilitas memutuskan untuk bekerja sendiri. #Infotempo

Kutipan salah satu orang tua yang anaknya penyandang disabilitas dan terkena perundungan di tempat kerja.. tempo : 166451675054

Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, bisa terjadi kapan saja, bahkan sejak tahap wawancara kerja. Apalagi terhadap kelompok yang lebih rentan, yakni penyandang disabilitas.

Padahal, mereka juga perlu mencari nafkah, ingin memanfaatkan keterampilan, dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Namun nyatanya, keterbatasan mereka malah menjadi sasaran perilaku diskriminatif, pelecehan, dan kekerasan di dunia kerja.

Berdasarkan data katadata.co.id, pada 2020, sebanyak 28,37 persen pekerja disabilitas memutuskan untuk bekerja sendiri dan sebanyak 20,68 persen bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Kemudian sebanyak 18,76 persen merupakan pekerja keluarga, 5,36 persen pekerja bebas pertanian, 3,96 persen pekerja bebas non-pertanian, dan 3,08 persen berusaha dibantu buruh tetap.

Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, dari 17 juta penyandang disabilitas yang telah memasuki usia produktif, hanya 7,6 juta memilih untuk bekerja. Rendahnya tenaga kerja penyandang disabilitas ini tentu menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah lingkungan kerja di Indonesia sudah cukup inklusif, aman, dan nyaman bagi pekerja dengan disabilitas?

Selain itu, perlu ditelusuri kembali implementasi amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 53 ayat 1 dinyatakan, bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah pegawai.

International Labour Organization (ILO), menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan perundangan, kebijakan, standar, dan prakarsa terkait penyandang disabilitas. Namun, banyak pasal-pasal dari peraturan undang-undang ini masih berperspektif amal atau kemurahan hati (charity-based).

Seperti, Undang-Undang No. 4/1997 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah 43/1998 tentang Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas; Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No.25/2009 tentang Layanan Publik; Undang-Undang No.28/2002 tentang Pembangunan Gedung; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-205/MEN/1999; dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01.KP.01.15.2002.

Dari banyaknya perlindungan hukum tersebut, belum ada satu pun yang mengatur tentang diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan kepada pekerja disabilitas. Sehingga, masalah tersebut bisa menghambat mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pasar kerja.

Konvensi ILO 190 yang berjudul “Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” adalah perjanjian internasional pertama, yang mengakui hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Perjanjian ini menjadi standar baru tentang ketenagakerjaan internasional, yang menyoroti peran penting berbagai pihak dalam melawan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk peran pemerintah, pemberi kerja, dan serikat pekerja.

Kehadiran KILO 190 menjadi relevan untuk melengkapi hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mengingat kerentanan pekerja Indonesia yang masih tinggi dan banyaknya korban yang sulit mendapat keadilan. Karena itu, lingkungan kerja yang produktif dan layak, tentunya juga bisa mewujudkan aspirasi para pekerja disabilitas, agar mereka terus berpartisipasi dalam masyarakat.

Saatnya, bersama-sama mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, dengan menandatangani petisi ini. Sebarkan petisi ini, agar pemerintah Indonesia segera meratifikasi instrumen KILO 190. Selain itu, mari berpartisipasi dalam survei ini untuk turut serta memetakan dan memutus mata rantai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. (*)

Petisi Lawan Predator Dunia Kerja.

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 25 September 2022

  • 18 September 2022

  • 10 September 2022

  • 3 September 2022


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan