maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


KKP

KKP Target PDB Perikanan Tumbuh 4-6 Persen di 2023

Sabtu, 27 Agustus 2022

KKP menetapkan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru untuk mencapai seluruh target. #Infotempo

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan.. tempo : 166468089031

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh 4-6 persen pada tahun 2023. Besar pagu anggaran KKP di tahun tersebut sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sebesar Rp 6,76 triliun.    

"Indikator Kinerja Utama KKP yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 antara lain pertumbuhan PDB perikanan 4-6 persen dan produksi perikanan 30,31 juta ton," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran KKP tahun 2023, di Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.

Indikator kinerja utama lainnya di tahun 2023 yakni ekspor hasil perikanan US$ 7,6 miliar, peningkatan angka konsumsi ikan menjadi 61,02 kg per kapita, Nilai Tukar Nelayan 107, luas kawasan konservasi 29,1 juta hektar, dan presentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97 persen.

Untuk mencapai seluruh target tersebut, Menteri Trenggono melanjutkan, KKP telah menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. 

Kebijakan ini meliputi perluasan wilayah konservasi perairan; penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan; pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan; pengelolaan sampah laut; serta pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil.

Semua kebijakan tersebut diperkuat dengan peningkatan daya saing, penguatan pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. "Melalui program-program berbasis ekonomi biru, kami mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memerhatikan keberlanjutan ekologi," kata Menteri Trenggono.

Ia melanjutkan, dengan anggaran belanja yang ada pihaknya juga telah merancang sejumlah kegiatan prioritas di tahun 2023 berdasarkan unit kerja. Di antaranya pengembangan nelayan maju (Kalaju) dan kampung perikanan budidaya, pengembangan rantai dingin.

Lalu promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional, rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga peningkatan pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut.  

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 6,76 triliun atau setara dengan 0,0068 persen dari total alokasi belanja seluruh kementerian dan lembaga tahun 2023 sebesar Rp993,2 triliun. (*)

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 2 Oktober 2022

  • 25 September 2022

  • 18 September 2022

  • 10 September 2022


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan