IKN Nusantara Selamatkan Potensi Pertumbuhan Ekonomi

Dimulainya proses pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, disambut antusias kalangan akademisi dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur. Mereka menyatakan pemindahan IKN ke wilayahnya akan memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. 

Secara statistik, pembangunan IKN Nusantara diperkirakan bakal menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8 persen.

Rektor Universitas Balikpapan, Prof Dr. Isradi Zainal, mengatakan pembangunan IKN Nusantara akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat di kawasan tengah dan timur Indonesia akan bangkit mendekati kesejahteraan masyarakat di Jawa.  
“Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan solusi jitu untuk memeratakan  pembangunan dan melahirkan  pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya. 

Dia mengimbuhkan, kebijakan Presiden Joko Widodo ini akan mengurai kepadatan industri dan penduduk di Jawa yang sekarang dihuni sekitar 150 juta jiwa. Selain itu, menurut Isradi, secara geografis pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sangat tepat, karena provinsi tersebut terletak di tengah wilayah Indonesia dan mempunyai potensi kekayaan alam yang luar biasa.   

Peta lokasi IKN

“Pemindahan ini merupakan keputusan terbaik untuk mengoptimalkan potensi Kalimantan Timur yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar ke pemerintah pusat,” kata Isradi. 

Bahkan, jika mengacu pada konsep pertumbuhan ekonomi berbasis green dan blue alias ekonomi ramah lingkungan, tidak tertutup kemungkinan kebangkitan ekonomi nasional dalam jangka panjang akan dimulai dari Kalimantan Timur. Pusat pertumbuhan baru tersebut akan berada di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara  yang menjadi lokasi baru ibu kota negara. 

Mantan Dekan FISIP Universitas Mulawarman Prof. Sarosa, mengatakan berpindahnya IKN ke Kalimantan Timur akan mendistribusikan devisa dari pusat ke daerah. Hal ini akan berdampak pada perkembangan perekonomian daerah dan wilayah tengah dan timur Indonesia yang  selama ini ketinggalan dari wilayah barat. “Dengan demikian, pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia akan segera tercapai,” ujarnya. 

Sedangkan Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. Masdjaya, mengatakan selama ini pembangunan lebih masif terjadi di Jawa. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diharapkan menjadi momentum untuk menggeser titik berat pembangunan secara merata ke semua wilayah negara. 

Pendapat yang sama dikemukakan Dr. Muhammad Noor, Dekan FISIP Universitas Mulawarman. Menurut dia, IKN Nusantara merupakan perwujudan mimpi semua kepala negara dan harapan masyarakat khususnya, Kalimantan Timur, untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta. “Masyarakat ingin terjadi pemerataan pembangunan yang  berimbas pada peningkatan produktivitas ekonomi,” ujarnya.

Adapun tokoh masyarakat dan tokoh perempuan Kalimantan Timur, Dr. Meiliana S.E., menilai, pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan negara yang penting dan melahirkan harapan. "Semoga pembangunan ekonomi dapat menyebar ke seluruh Nusantara dan tidak ada lagi wilayah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar  mantan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur ini.

Ilustrasi render IKN dari udara

Suara dari kalangan pengusaha Kalimantan Timur juga terdengar sangat positif menyikapi pemindahan IKN. Surpani Sulaiman, pengusaha Kalimantan Timur, yang juga Ketua Ikatan Alumni Universitas Mulawarman, mengungkapkan pemerataan pembangunan merupakan hak konstitusi semua warga negara. Karena itu, kata dia, pemindahan IKN merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.   

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, pada 14 Februari  lalu menyebutkan, hasil analisis intelijen ekonomi BIN memproyeksikan ketimpangan antar-daerah di Indonesia telah menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,8 persen. “Kalau saja ketimpangan antar-daerah bisa diminimalkan, maka pertumbuhan ekonomi nasional yang pada 2021 tercatat sebesar 3,7 bisa digenjot menjadi  5,5 persen,” ujarnya.

Dengan pertumbuhan sebesar itu, kata Budi, berdampak kepada penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 3,52 juta orang. “Ini yang kami butuhkan dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19,  maupun transformasi ekonomi digital serta hijau sekarang dan ke depan,” ungkapnya. 

Budi menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan wilayah IKN baru sebagian besar ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia mengatakan kajian mulai dari wilayah, kesenjangan, politik, hingga ekonomi sudah dilakukan. “Kajiannya sudah matang.”

Salah satu kajian ini ialah perihal kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. “Hal ini yang menjadi perhatian Presiden,” kata Budi. 

Dia juga optimistis  masyarakat di wilayah IKN baru nanti akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. “Akan banyak lapangan pekerjaan tercipta yang membuat perekonomian naik,” ucapnya. 

Proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dimulai sejak disahkannya Undang-undang Ibu Kota Negara  pada 18 Januari 2022. Presiden menargetkan semua kegiatan pemerintah pusat  akan berpindah ke Nusantara---nama IKN baru mulai 2024. 

Sejalan dengan pengesahan UU IKN, pembangunan infrastruktur di  Penajam Paser Utara terus dikebut. Di antaranya adalah pembangunan bendungan Sepaku Semoi yang sudah mencapai 40 persen, dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Lalu ada jembatan Pulau Balang sebagai akses menuju IKN dengan  panjang jembatan utama 804 meter. 

Adapun Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid, menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Keberadaan IKN sebagai simbol bangsa untuk melahirkan Indonesia baru yang dapat menjawab tantangan global. “Dan transformasi menuju smart city yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya dan lingkungan menuju Indonesia emas 2045,” ujarnya. 

Kadin berharap IKN menjadi pusat penggerak ekonomi baru Indonesia dengan PDB senilai US$ 180 miliar. “Menciptakan tiga juta lapangan kerja baru dan pertumbuhan penduduk di sekitar wilayah IKN sekitar tujuh juta jiwa,” kata Arsjad. 

Dia mengatakan beban ibu kota yang dipikul Jakarta dan Jawa cukup berat. Apalagi 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa dan menyumbang 59 persen PDB nasional. “Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dipastikan akan mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan perdagangan ke daerah lain minimal 50 persen,” tutur Arsjad.