maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Mahkota

Optimalisasi Peran PUSKESOS-SLRT: Memulai Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Dari Desa dan Kelurahan

Sabtu, 14 Agustus 2021

Pemerintah berkomitmen untuk mereformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui dua pilar strategi yakni transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi dan integrasi program perlindungan sosial. 

Webinar Mengembangkan PUSKESOS - SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional, Kamis, 12 Agustus 2021.. tempo : 167498277522

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan Kementerian Sosial sejak 2016, telah mendekatkan layanan rujukan sosial satu pintu hingga tingkat desa/kelurahan. Bahkan di sebagian daerah, Puskesos SLRT turut membantu pendataan, penyaluran, dan memperluas informasi program perlindungan sosial ke penduduk desa.

Berbagai praktik baik Puskesos SLRT dibahas bersama dalam webinar yang diselenggarakan oleh Tempo pada Kamis, 12 Agustus 2021. Webinar bertema ‘Mengawal Puskesos-SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial,’ melibatkan pembicara setingkat menteri di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A. Halim Iskandar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam sambutan pembukanya menyatakan komitmen pemerintah untuk mereformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui dua pilar strategi yakni transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi dan integrasi program perlindungan sosial. 

Proses integrasi, kata Suharso, didukung Kementerian Sosial melalui penguatan Puskesos-SLRT yang keberadaannya penting dalam memastikan akses perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung hal ini, Bappenas melaksanakan uji coba penguatan monografi digital desa/kelurahan disebut “SEPAKAT” yang diintegrasikan dengan sistem registrasi sosial ekonomi dan rujukan terpadu tersebut.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengungkapkan persoalan serius yang dihadapi Kemensos adalah masih ditemukannya data ganda yang menyebabkan kerugian dalam penyelenggaraan program sosial. Menanggulangi hal tersebut, pihaknya bekerja sama dengan pemda dan perguruan tinggi guna verifikasi dan pembaruan data. “Pemerintah tidak hanya sekedar membantu, tapi juga memikirkan bagaimana caranya penduduk miskin bisa mengakses ekonomi lebih baik lagi.” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam paparannya.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. A. Halim Iskandar mengatakan permasalahan yang terjadi di desa adalah pelaksanaan layanan sosial yang tumpang tindih. Sehingga berakibat kurang efektif dan efisien. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Desa dan PDTT mencoba memadukan seluruh bentuk pelayanan publik pada perluasan Posyandu.

“Kemendesa menyambut baik jika nantinya ada rencana kolaborasi antara Posyandu dengan Puskesos-SLRT. Sehingga keduanya, dapat menjadi layanan satu pintu untuk semua pelaksanaan upaya percepatan pembangunan desa,” katanya.

Perwakilan dari Kemendagri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Kemendagri memiliki data kependudukan yang terus diperbarui, walau terkadang dalam pelaporannya memiliki kendala fakta di lapangan.

Karena itu Kemendagri melakukan cleansing data dengan melibatkan tim Dukcapil, pemda, dan aparat desa. Kini, beberapa daerah dapat memberikan layanan Adminduk di tingkat desa. Beliau menekankan juga bahwa Pemerintah Desa mendapatkan akses pakai data dukcapil. Kemendagri mengupayakan sistem satu data berbasis NIK sebagai kode tunggal untuk mengakses keseluruhan data penduduk dalam berbagai keperluan pelayanan publik. “Upaya perbaikan sistem pendataan ini diharapkan juga dapat berkolaborasi dengan Puskesos-SLRT,” ucapnya.

Bupati Kabupaten Bantaeng, Ilham Syah Azikin menceritakan pelaksanaan Puskesos-SLRT di daerahnya mencakup sebagai pusat pemutakhiran data, penyelenggaraan multi layanan dasar, hingga advokasi perencanaan regulasi. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses kebutuhannya dengan mudah. Sebab, Puskesos-SLRT terakselerasi hingga sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bentuk lembaga khusus. “Semoga pemerintah dapat menggunakan data Puskesos-SLRT sebagai basis perencanaan program penanggulangan kemiskinan,” terangnya.

Adapun perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta lembaga riset Puskapa UI, sepakat persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab negara yang harus diselesaikan. Namun, pelaksanaannya memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu, program perlindungan sosial juga perlu bersinergi dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan warga yang tujuannya sejalan. Disinilah, Puskesos SLRT dapat berperan menjadi benang merah yang menghubungkan berbagai inisiatif dan inovasi di lapangan. Program-program yang ada harus menggunakan paradigma keberlanjutan, sehingga kedepannya masyarakat bisa menjadi aktor perubahan bukan lagi penerima bantuan.

Tim Info Tempo

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 29 Januari 2023

  • 22 Januari 2023

  • 15 Januari 2023

  • 8 Januari 2023


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan