Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi: Undang-Undang Ini Menyulitkan KPK
BERBAGAI persoalan muncul setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 17 Oktober lalu.
arsip tempo : 173082454644.
SALAH satunya soal status Dewan Penasihat KPK, yang hingga kini masih menggantung. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan persoalan muncul akibat Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tak menghiraukan kritik terhadap pasal-pasal krusial saat pembahasan masih berlangsung. “Undang-undang ini dibikin secara tertutup, terburu-buru, seperti rahasia. Akhirnya banyak ketidakjelasan di dalamnya,” kata Syarif kepada Linda Trianita,
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
