Agar Maju dari Masa Lalu
Pemerintah dan DPR menyetujui hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berpotensi disalahgunakan.
arsip tempo : 173079303052.
Sementara aturan lainnya hanya tambal-sulam, inilah poin baru dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Forgotten right," kata politikus Partai Amanat Nasional, Budi Youyastri, ketika menyampaikan usul dalam rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah di Senayan, Jakarta, pada 13 April lalu.
Yang dimaksud Budi kala itu adalah "the right to be forgotten" alias hak untuk dilupakan. Dalam perbincangan tentang h
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
