Mahkamah Agung
Menyoal Format Baru Yudikatif
MA tak akan lagi bergantung pada presiden ataupun DPR. Jadi, pemegang kekuasaan yudikatif harus bertanggung jawab kepada MPR?
arsip tempo : 171412292351.
SEJAK awal Orde Baru, sejatinya kemandirian Mahkamah Agung (MA) selaku pemegang kekuasaan yudikatif sangat diharapkan. Yudikatif yang bebas dari campur tangan kekuasaan organ negara lain itu sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun, selama Orde Baru, ternyata peraturan perundang-undangan dan praktek politik telah mengebiri MA. Sebab, hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden, meski diembel-embeli "setelah diusulkan" DPR. Siapa Ketua dan Waki...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
