Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Ktt asean

Dalam menghadapi ktt asean di bali, wartawan indonesia belum tahu posisi indonesia untuk ktt asean nanti. adam malik bersedia menjawab semua pertanyaan mengenai ktt asean. (fk)

7 Februari 1976 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SEORANG pembaca minggu lalu menulis dalam rubrik surat-surat: untik artikel TEMPO yang membicarakan soal politik luar-negeri -- khususnya tentang Timor-Timur -- majalah ini diberinya Bintang klas III. Sedang Bintang klas I untuk harian Merdeka, dengan seri tulisan B.M. Diah yang mengecam politik luar negeri kita. Di TEMPO kami menerima pemberian Bintang itu dengan senang: lebih baik dapat nomor buncit daripada tidak sama sekali. Menjadi dorongan bagi kami juga untuk berpedoman: lebih baik bicara, sedikit lambat, sedikit terbatas, daripada membisu sama sekali dalam perkara ini. Sebab politik luar negeri juga adalah "politik". Kata "politik" selama ini dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang "kotor" Padahal tak selamanya: suatu politik menyangkut kehidupan masyarakat. Ia diproses dengan kesadaran, bahwa ada kepentingan masyarakat yang mungkin dipengaruhi oleh suatu keputusan. Seharusnya, selama kita masih merasa bernegara (artinya hidup bersama rakyat), suatu keputusan politik -- juga politik luar negeri -- tidak cuma hasil keasyikan beberapa gelintir orang. Walaupun orang itu pandai, berjasa, patriotik dan sebagainya. Sebab, semakin terbiasa kita menentukan keputusan tanpa menimbang dulu suara rakyat -- baik karena kita tak lagi memerlukan itu, ataupun karena kita takut akan timbul kegaduhan orang ramai -- semakin sedikit agaknya kepekaan kita, yakni kepekaan terhadap kenyataan, bahwa negeri ini bukan cuma milik kita. Padahal negeri ini milik semua warganegara -- termasuk yang belum sempat berjasa, misalnya generasi mendatang. Tanpa menyadari makna politik yang semacam itu, keputusan apapun yang diambil bagaikan sekedar keputusan komputer. Betapapun hebatnya komputer itu sulit untuk membayangkannya sebagai pengarah sebuah negeri. Maka dengan segala keterbatasan kami, laporan utama ini kami turunkan. Di dalamnya, sebagai pusat dari cerita, ialah wawancara dengan Menteri Luar Negeri Adam Malik. Apa yang selalu menarik dalam Adam Malik ialah, bahwa ia tidak sulit untuk ditemui wartawan, yang ingin menanyakan hal-hal yang betul-betul hidup dalam masyarakat. Tak semua menteri atau pejabat lain bersikap seperti itu. Misalnya baru-baru ini ada artikel dalam majalah Far Eastern Economic Review yang terbit di Hongkong. Artikel itu, menurut penilaian beberapa kalangan resmi menyalahkan sikap Indonesia dengan asal-usulnya buat KTT ASIAN nanti. Pers Indonesia diberitahu soal artikel itu. Tapi baru setelah agak lama, wartawan-wartawan Indonesia tahu duduk persoalannya. Mengapa? Sebelumnya pers tak diberitahu apa-apa, sedikit pun, perkara posisi Indonesia untuk KTT ASAN nanti, serta apa saja yang bakal jadi topik di sana. Memang, ada wartawan yang sudah tahu barang sedikit tapi berdasarkan bisik-bisik. Mencocokkannya dengan sumber yang berwenang, untuk menyebar-luaskannya buat khalayak ramai (karena itu menyangkut kepentingan mereka), waktu itu sungguh mustahil. Untunglah, Adam Malik mau menjawab . Laporan ini merupakan hasil kerja team yang terdiri atas Salim Said, George.Y. Adicondro dan Goenawan Mohamad, dengan koordinator Fikri Jufri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus