Peraturan Daerah
Perda Bermasalah Tak Bermasalah
Departemen Dalam Negeri menilai perda bermasalah sudah selesai. Harus jelas, jangan sinyalemen.
MEMBUAT perubahan memang tak selalu mudah. Meski banyak kebijakan pemerintah pusat sudah didelegasikan ke pemerintah daerah seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 25/1999 tentang Otonomi Daerah, dampaknya tak selalu positif. Buktinya, kebijakan ini justru melahirkan ribuan peraturan daerah yang menghambat pertumbuhan.
Jauh hari, Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E)-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia su
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
