Satu Batam, Dua Kehendak
SIDANG paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa malam pekan lalu, menemui jalan buntu. Walaupun semua fraksi di DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, alias free trade zone (FTZ) Batam, disahkan jadi undang-undang, pemerintah justru berpendapat sebaliknya. Upaya mencari kesepakatan selama tiga setengah jam gagal.
Presiden Megawati Soekarnoputri, melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini